p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUMANIORASAINS
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Anovan Ashari; Adhi Surya; Sulastini
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 2 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan merumuskan strategi penguatan sistemik—berupa cetak biru tata kelola—untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Data diperoleh dari database Web of Science dan Scopus periode 2018–2025 dengan kata kunci terkait tata kelola dana desa dan pembangunan berkelanjutan. Dari 87 artikel awal, terseleksi 23 artikel empiris yang memenuhi kriteria kelayakan. Hasil SLR menunjukkan empat kuadran kegagalan tata kelola Dana Desa: 1) Manajemen top-down dengan dominasi kepala desa, 2) Transparansi gelap berupa ketiadaan akses informasi publik, 3) Partisipasi semu (tokenisme) di mana warga hadir sekadar sebagai stempel legitimasi, dan 4) Efektivitas yang terdistorsi oleh penangkapan elit (elite capture). Berbasis Good Governance Theory, Agency Theory, dan Participatory Development Theory, penelitian ini merumuskan tiga strategi utama dalam “Segitiga Emas Akuntabilitas”: arsitektur transparansi digital berbasis blockchain, reformasi Musdes partisipatif dengan budget tagging SDGs, dan restrukturisasi relasi keagenan melalui kemandirian BPD serta mandatory social audit. Implikasi kebijakan dari studi ini mendorong revisi regulasi dan integrasi indikator akuntabilitas sebagai syarat utama pencairan dana desa.
FORMALISASI INKLUSIF PERTAMBANGAN RAKYAT NUSANTARA: EVALUASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN BERBASIS BUKTI Adhi Surya; Sulastini; Anovan Ashari
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 2 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan rakyat di Indonesia memegang peranan krusial secara sosial dan ekonomi dengan menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja di berbagai daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 89% dari total penambang tersebut masih beroperasi secara informal tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara mendalam implementasi kebijakan IPR dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) eksisting, serta merumuskan strategi penguatan pengelolaan tambang rakyat yang inklusif berbasis pada prinsip Good Mining Governance dan Sustainable Livelihood Framework. Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion di lima provinsi, yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Jambi, dengan melibatkan 127 informan pemangku kepentingan. Data sekunder didapatkan dari tinjauan 23 artikel bereputasi periode 2018-2025. Hasil evaluasi mengidentifikasi empat hambatan utama berupa proses penetapan WPR yang sentralistik dan memakan waktu lebih dari dua tahun, batasan luas IPR 10 hektare yang tidak mencapai skala keekonomian, kewajiban jaminan reklamasi Rp 100 juta per hektare yang dinilai tidak terjangkau, serta maraknya konflik tumpang tindih lahan.
TRANSFORMASI TATA KELOLA MINYAK TRADISIONAL: STRATEGI FORMALISASI INKLUSIF BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA Sulastini; Adhi Surya; Anovan Ashari
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 2 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan minyak mentah secara tradisional merupakan praktik ekstraksi hidrokarbon yang dilakukan oleh masyarakat lokal menggunakan teknologi sederhana di berbagai wilayah cekungan minyak tua di Indonesia, seperti Bojonegoro, Blora, Musi Banyuasin, dan Jambi. Meskipun secara regulasi praktik ini dikategorikan ilegal berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, aktivitas ini tetap bertahan selama puluhan tahun sebagai penopang utama ekonomi masyarakat subsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak multidimensi dari praktik pengelolaan minyak tradisional, menganalisis fenomena tersebut melalui lensa Tragedy of the Commons dan Sustainable Livelihood Framework, serta merumuskan strategi formalisasi yang inklusif. Melalui pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan survei statistik, analisis tematik dari diskusi kelompok terpumpun, dan kajian Regulatory Impact Assessment, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan represif pemerintah selama ini terbukti kurang efektif karena mengabaikan ketergantungan ekonomi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa teknik penambangan dan penyulingan yang dilakukan secara manual menimbulkan risiko keselamatan kerja yang tinggi, degradasi lingkungan akibat tumpahan minyak dan emisi gas berbahaya, serta kerugian negara yang signifikan. Sebaliknya, terdapat potensi besar untuk melakukan integrasi melalui legalisasi bersyarat, adopsi teknologi tepat guna berupa mini topping plant komunal, serta diversifikasi mata pencaharian berkelanjutan. Strategi ini diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi produksi, menekan emisi lingkungan secara drastis, serta menjamin keselamatan kerja, sekaligus mentransformasi sektor pertambangan tradisional menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.