Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam
Amrin Borotan
STAI Tuanku Tambusai
Religion Humanities Chemistry Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Komparatif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab ‘Uqūd al-Lujjain Amrin Borotan; Hasir Budiman Ritonga; Syafeni Lanakira
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3 No 1 (2026): April
Publisher : HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan mengenai kedudukan suami-istri dalam perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kitab Uqud al-Lujain karya Imam Nawawi al-Bantani. Undang-undang menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga dan masyarakat, sedangkan Uqud al-Lujain menempatkan suami pada posisi yang lebih tinggi. Perbedaan ini penting dikaji untuk memahami dasar normatif dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan induktif, deduktif, komparatif, dan analisis isi terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sumber sama-sama mengakui adanya hak dan kewajiban suami-istri, tetapi berbeda dalam konsep kedudukan. Undang-undang berlandaskan prinsip kesetaraan gender, sedangkan Uqud al-Lujain dengan rujukan pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 228 menafsirkan adanya kelebihan suami dalam kerangka kepemimpinan. Secara substantif, perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan: kesetaraan normatif dalam hukum positif dan kepemimpinan fungsional dalam perspektif fikih klasik. Penulis cenderung pada pandangan Uqud al-Lujain, dengan menekankan bahwa keunggulan suami dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan dalam mengatur dan menjaga keharmonisan keluarga, bukan sebagai legitimasi dominasi tanpa batas.
Kedudukan Hukum Saksi Orang Fasik dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i) Amrin Borotan; Alfajri Lubis
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi yang adil dan harus laki-laki. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam Syafi‟i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Hanafi. Penelitian ini merupakan penelitian library research, Teknik Analisa data menggunakan metode deskriptif dan comparative. Hasil penelitian bahwa: Menurut Imam Abu Hanifah pernikahan (sah) dengan persaksian orang-orang fasik, karena saksi itu di maksudkan sebagai pemberitahuan saja. Menurut Imam Syafi’i apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya/orang fasiq maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah Qs. Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Qiyas, beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Adapun Imam Syafi’i mengistibathkan hukum dengan Qs. At-Thalaaq ayat 2 dan hadits riwayat Aisyah ra.
PROHIBITION OF MARRIAGE BETWEEN TWO SIBLINGS AT THE SAME TIME (An Examination of Islamic Law and the Cultural Reality of the Pasir Sialang Village Community in Kampar Regency, Riau) Muh Rizki; Andre Afrilian; Amrin Borotan; Ardiansyah
Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 26 No 2 (2025): Juli - Desember
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v26i2.12482

Abstract

In the current discourse on Islamic family law, cultural aspects cannot be separated from the scope of family law, especially marriage. As in the view of the Pasir Sialang Village community, when conducting a marriage, considerations must be taken into account, such as the community's perception of the prohibition of two siblings marrying at the same time. The purpose of this article is to determine the views of the Pasir Sialang Village community regarding the prohibition of marriage between two siblings at the same time and the impact of this prohibition from a cultural anthropology perspective. This research is empirical legal research using a cultural anthropology approach. The results of this study confirm the existence of a prohibition on the marriage of two siblings at the same time and the community's belief in the impact of such marriages. This is due to the influence of traditional culture and the reality of beliefs that exist in the community as a result of violating established rules, as evidenced by past occurrences in the Pasir Sialang community. Such as divorce, death, and miscarriages during pregnancy. From a cultural anthropology perspective, the phenomenon of marriage prohibition cannot be permanently prohibited, due to social considerations that influence understanding in society.
Co-Authors Alfajri Lubis Andre Afrilian Ardiansyah Hasir Budiman Ritonga Muh Rizki Syafeni Lanakira