Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perbandingan Antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dengan Praktik Implementasinya Di Indonesia: Suatu Studi Literatur Gita Indriana; Ratna Juita; Mudassir; Nur Ayu Lestari; Vera Wulandari; Friska Sarmi Anjani
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/kswrtq59

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan legitimasi kebijakan publik. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, praktik legislasi yang berlangsung menunjukkan berbagai persoalan struktural dan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu hukum dengan praktik implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, dan hasil kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, legislasi ideal menuntut perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, partisipasi publik yang bermakna, serta harmonisasi norma yang sistematis. Namun dalam praktik, pembentukan peraturan masih diwarnai oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya harmonisasi, dominasi kepentingan politik, serta rendahnya efektivitas penerapan hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan integrasi antara kerangka teoretis dan praktik legislasi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.
PEMBUATAN PRASARANA OBJEK WISATA WAE MENRUNG’E DESA PABIRING KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA MELALUI PENGADAAN PAPAN INFORMASI Yudi Agusman; ilfan La Ilfan; Mut Mainna; Arniati; Ariel; Mardatillah; Nur Magfira; Ratna Juita; Ahmad Raihan; Saiful Ibrahim; Nur Amaliya; Gabriella Ninta M; Juita Anisah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 10 No 1 (2026): Oktober
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jpm.v10i1.8637

Abstract

This Community Service (PKM) activity aims to enhance supporting infrastructure and information accessibility at the Wae Menrung’e Waterfall tourist attraction, Pabiring Village, West Poleang District, Bombana Regency. The potential of this waterfall as a local tourist site was previously hindered by the lack of adequate information media, causing visitors to face limited details regarding the origin of the site, code of conduct, and safety or cleanliness guidelines. This activity was carried out by KKN Group 52 students from Universitas Sembilanbelas November Kolaka in 2026 in collaboration with the village government, Karang Taruna, and local residents using a participatory approach. The implementation stages included coordination and location survey on August 12, 2026, banner design creation using Canva on August 13, 2026, construction and painting of a weather-resistant wooden frame from August 14 to 16, 2026, and the installation of the information board at the site on August 17, 2026. The output of this activity is an informative and communicative information board, which has successfully improved the quality of information services for visitors, enhanced the neatness and professional appeal of the area, and fostered a sense of ownership among the local community for sustainable tourism management.