Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Implementasi Kebijakan Green Industry Dalam Remasterplan Kawasan Industri Pulogadung Khalimi Khalimi; Duma Hutapea
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9202

Abstract

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan kawasan industri berkelanjutan melalui sejumlah kebijakan strategis, seperti Undang-Undang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024. Kebijakan ini secara tegas mengedepankan prinsip industri hijau dan perlindungan lingkungan. Kawasan Indutri Pulogadung saat ini sedang dalam tahapan pelaksanaan remasterplan dengan focus pada green industry. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan sosiologis, merupakan pendekatan gabungan yang mengkaji hukum dari dua sisi, secara normative atau hukum sebagai system kaidah tertulis, doktrin dan peraturan dan secara sosiologis yaitu hukum sebagai fenomena social nyata yang dipengaruhi oleh Masyarakat. Tujuan dari artikel ini Adalah untuk melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan green industry dalam remasterplan Kawasan Industri Pulogadung. Diperoleh Kesimpulan bahwa Kawasan Industri Pulogadung sebagai sentra industry hijau membutuhkan pengawasan yang lebih menyeluruh untuk dapat menjadi Kawasan green industry sebagaimana dicanangkan dalam remasterplan Kawasan Industri Pulogadung.
Efektivitas Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis terhadap Kasus Pembalakan Liar di Indonesia Samsuto Samsuto; Khalimi Khalimi
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8362

Abstract

Illegal logging is a serious environmental problem in Indonesia due to its direct impact on forest destruction, biodiversity loss, and increased carbon emissions. The Indonesian government has established various public policies and legal instruments to address illegal logging practices, such as the Forestry Law, the licensing system, and strengthening law enforcement agencies. However, the effectiveness of these policies remains a concern, given that illegal logging cases continue to occur in various regions. This study aims to assess the effectiveness of public policies in enforcing environmental law, focusing on illegal logging cases in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical approach by examining regulations, government policies, and secondary data from reports from relevant institutions and previous research results. Analysis shows that despite comprehensive public policy design, its implementation still faces various obstacles, such as weak oversight, poor coordination between institutions, limited human resources, and corrupt practices. Furthermore, social and economic factors in communities surrounding forests also influence the success of environmental law enforcement. Therefore, strengthening law enforcement agencies, transparency and accountability, and active community involvement in forest management are essential. With these improvements, public policy is expected to be more effective in preventing and combating illegal logging for the sake of environmental sustainability in Indonesia.