Duma Hutapea
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Implementasi Kebijakan Green Industry Dalam Remasterplan Kawasan Industri Pulogadung Khalimi Khalimi; Duma Hutapea
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9202

Abstract

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan kawasan industri berkelanjutan melalui sejumlah kebijakan strategis, seperti Undang-Undang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024. Kebijakan ini secara tegas mengedepankan prinsip industri hijau dan perlindungan lingkungan. Kawasan Indutri Pulogadung saat ini sedang dalam tahapan pelaksanaan remasterplan dengan focus pada green industry. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan sosiologis, merupakan pendekatan gabungan yang mengkaji hukum dari dua sisi, secara normative atau hukum sebagai system kaidah tertulis, doktrin dan peraturan dan secara sosiologis yaitu hukum sebagai fenomena social nyata yang dipengaruhi oleh Masyarakat. Tujuan dari artikel ini Adalah untuk melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan green industry dalam remasterplan Kawasan Industri Pulogadung. Diperoleh Kesimpulan bahwa Kawasan Industri Pulogadung sebagai sentra industry hijau membutuhkan pengawasan yang lebih menyeluruh untuk dapat menjadi Kawasan green industry sebagaimana dicanangkan dalam remasterplan Kawasan Industri Pulogadung.
Keberatan Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Samsuto Samsuto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Duma Hutapea; Riskana Riskana
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9678

Abstract

Penelitian ini menganalisis dua putusan keberatan atas penyitaan / perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu “putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” yang menguji penerapan hukum dalam penyitaan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi. Fokus analisis adalah pada aset milik PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang, yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Aset-aset tersebut telah disita dan ditetapkan untuk dirampas bagi negara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui “Putusan No. 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini lebih berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional dan juga menganalisis secara yuridis Perkara “Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.