Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Muhammad Yoga Siregar; Yusril Amin Gultom; Sarmiana Batubara
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/m4d8wy72

Abstract

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga terkait, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung program pemberdayaan ekonomi produktif. Infak dan sedekah berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, sedangkan wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan aset yang produktif. Namun demikian, optimalisasi keuangan sosial Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sosial Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Harga di Indonesia  Persepktif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Muhammad Yoga Siregar; Sarmiana Batubara
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Price-related issues are a central concern in economics because they directly affect public welfare and social stability. In reality, market mechanisms do not always succeed in creating fair prices due to distortions such as monopolies, hoarding, and asymmetric information. These conditions necessitate government intervention as a regulator and controller to prevent prices from being formed in ways that harm society, especially low-income groups. This article aims to analyze the role of government in maintaining price justice in Indonesia by using Ibn Taymiyyah’s Islamic economic perspective as a normative and conceptual framework. This study applies a qualitative approach with a descriptive-analytical method through library research. Data were collected from Ibn Taymiyyah’s works, such as Majmū‘ al-Fatāwā and al-Ḥisbah fī al-Islām, and supported by leading national and international journals related to price policy and modern Islamic economics, particularly in the Indonesian context. The data were analyzed using content analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Ibn Taymiyyah viewed prices as the natural result of the interaction between supply and demand; therefore, the government should not impose price regulations in normal market conditions. However, when market distortions occur due to unfair practices, the government has the shar‘i right to intervene to maintain justice and public welfare. In the Indonesian context, price control policies—such as setting maximum retail prices, subsidies, and market operations—can be understood as forms of government intervention aligned with Ibn Taymiyyah’s thought, provided they are accompanied by strict and proportional supervision. This research contributes to reinforcing the relevance of classical Islamic economic thought as an ethical and normative basis for formulating fair and sustainable price policies in Indonesia.     Permasalahan harga merupakan isu inti dalam ekonomi karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sosial. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar tidak selalu berhasil menciptakan harga yang adil karena ada distorsi seperti monopoli, penimbunan, dan informasi yang tidak seimbang. Situasi ini menuntut intervensi dari pihak pemerintah sebagai pengawas dan pengendali agar harga tidak terbentuk dengan cara yang merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pemerintah dalam menjaga keadilan harga di Indonesia dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah sebagai kerangka normatif dan konseptual. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti Majmū‘ al-Fatāwā dan al-Ḥisbah fī al-Islām, dan juga didukung oleh jurnal-jurnal nasional dan internasional terkemuka yang berhubungan dengan kebijakan harga serta ekonomi Islam modern, khususnya di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi yang melibatkan langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah melihat harga sebagai hasil interaksi alami antara permintaan dan penawaran, sehingga pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara paksa dalam kondisi pasar yang normal. Namun, jika ada distorsi pasar karena praktik yang tidak adil, pemerintah memiliki hak syar'i untuk melakukan intervensi demi menjaga keadilan dan kesejahteraan umum. Dalam kasus Indonesia, kebijakan pengendalian harga seperti penetapan harga eceran tertinggi, subsidi, dan operasi pasar bisa dipahami sebagai bentuk pelaksanaan peran pemerintah yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, asalkan disertai dengan pengawasan yang ketat dan proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai dasar etis dan normatif untuk merumuskan kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Perlindungan Hak Konsumen dalam Bisnis Syariah Melalui Mekanisme Jaminan dan Garansi (Studi Fikih Muamalah) Muhammad Yoga Siregar; Arbanur Rasyid
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of contemporary sharia-based business and financial institutions has increased the need for a legal and ethical protection system that ensures justice, certainty, and security for all parties involved in transactions, particularly consumers. In practice, problems such as default, product defects, information asymmetry, and imbalance of bargaining power often lead to consumer losses. In Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), such protection is provided through guarantee and warranty mechanisms, namely kafālah as personal guarantee, rahn as collateral guarantee, and khiyar ‘aib as the consumer’s right to return or cancel a contract due to hidden defects. Based on this framework, this study analyzes consumer protection in sharia business through guarantee and warranty mechanisms from the perspective of fiqh muamalah. This research employs a qualitative approach with a library research method, utilizing primary sources such as the Qur’an, Hadith, classical fiqh literature, DSN-MUI fatwas, as well as contemporary academic journals and books. Data are analyzed using descriptive-analytical methods to examine the legal foundations, contractual characteristics, and their relevance to current sharia business practices. The findings indicate that kafalah, rahn, and khiyar ‘aib constitute an integrated system of consumer protection that is in line with the objectives of maqasid al-shari‘ah, particularly in safeguarding property (ḥifẓ al-mal) and ensuring justice in commercial transactions.   Perkembangan bisnis dan lembaga keuangan syariah yang semakin rumit memerlukan adanya sistem perlindungan yang dapat memastikan kepastian hukum, keadilan, serta keamanan untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi, terutama bagi konsumen. Dalam praktik transaksi, terdapat risiko terjadinya wanprestasi, produk cacat, ketidakadilan informasi, dan ketidakseimbangan posisi tawar yang seringkali menyebabkan kerugian. Dalam fikih muamalah, perlindungan terhadap situasi ini telah dirancang melalui berbagai instrumen jaminan dan garansi, seperti kafalah sebagai jaminan pribadi, rahn sebagai jaminan atas barang, serta khiyar ‘aib yang memberikan hak kepada konsumen terkait barang yang rusak.  Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak konsumen dalam bisnis syariah dengan menggunakan mekanisme jaminan dan garansi dari sudut pandang fikih muamalah. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, kitab fikih, fatwa dari DSN-MUI, dan literatur ilmiah terbaru. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk meneliti dasar hukum, karakteristik akad, dan keterkaitannya dengan praktik bisnis syariah masa kini. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa konsep kafalah, rahn, dan khiyar ‘aib memiliki peran penting dalam menyediakan perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip maqaṣid al-syari‘ah, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-mal) dan menegakkan keadilan dalam transaksi.