<![CDATA[Price-related issues are a central concern in economics because they directly affect public welfare and social stability. In reality, market mechanisms do not always succeed in creating fair prices due to distortions such as monopolies, hoarding, and asymmetric information. These conditions necessitate government intervention as a regulator and controller to prevent prices from being formed in ways that harm society, especially low-income groups. This article aims to analyze the role of government in maintaining price justice in Indonesia by using Ibn Taymiyyah’s Islamic economic perspective as a normative and conceptual framework. This study applies a qualitative approach with a descriptive-analytical method through library research. Data were collected from Ibn Taymiyyah’s works, such as Majmū‘ al-Fatāwā and al-Ḥisbah fī al-Islām, and supported by leading national and international journals related to price policy and modern Islamic economics, particularly in the Indonesian context. The data were analyzed using content analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Ibn Taymiyyah viewed prices as the natural result of the interaction between supply and demand; therefore, the government should not impose price regulations in normal market conditions. However, when market distortions occur due to unfair practices, the government has the shar‘i right to intervene to maintain justice and public welfare. In the Indonesian context, price control policies—such as setting maximum retail prices, subsidies, and market operations—can be understood as forms of government intervention aligned with Ibn Taymiyyah’s thought, provided they are accompanied by strict and proportional supervision. This research contributes to reinforcing the relevance of classical Islamic economic thought as an ethical and normative basis for formulating fair and sustainable price policies in Indonesia. Permasalahan harga merupakan isu inti dalam ekonomi karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sosial. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar tidak selalu berhasil menciptakan harga yang adil karena ada distorsi seperti monopoli, penimbunan, dan informasi yang tidak seimbang. Situasi ini menuntut intervensi dari pihak pemerintah sebagai pengawas dan pengendali agar harga tidak terbentuk dengan cara yang merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pemerintah dalam menjaga keadilan harga di Indonesia dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah sebagai kerangka normatif dan konseptual. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti Majmū‘ al-Fatāwā dan al-Ḥisbah fī al-Islām, dan juga didukung oleh jurnal-jurnal nasional dan internasional terkemuka yang berhubungan dengan kebijakan harga serta ekonomi Islam modern, khususnya di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi yang melibatkan langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah melihat harga sebagai hasil interaksi alami antara permintaan dan penawaran, sehingga pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara paksa dalam kondisi pasar yang normal. Namun, jika ada distorsi pasar karena praktik yang tidak adil, pemerintah memiliki hak syar'i untuk melakukan intervensi demi menjaga keadilan dan kesejahteraan umum. Dalam kasus Indonesia, kebijakan pengendalian harga seperti penetapan harga eceran tertinggi, subsidi, dan operasi pasar bisa dipahami sebagai bentuk pelaksanaan peran pemerintah yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, asalkan disertai dengan pengawasan yang ketat dan proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai dasar etis dan normatif untuk merumuskan kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
