Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Relevansi Pemikiran Filsafat Ibnu Rushd terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis dan Rasionalitas Pendidikan Moh. Haitsam Afien; Misno
Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2026): Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54213/alwajih.v3i1.877

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran filsafat Ibn Rushd serta relevansinya terhadap transformasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh problem PAI yang masih cenderung normatif-doktrinal, minim pengembangan nalar kritis, dan belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari karya-karya Ibn Rushd, khususnya Faṣl al-Maqāl dan Tahāfut al-Tahāfut, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan filosofis-hermeneutik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Rushd tentang harmonisasi akal dan wahyu, metode demonstratif (burhānī), serta integrasi agama dan rasionalitas memiliki relevansi signifikan terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Paradigma epistemologi Ibn Rushd dapat menjadi landasan filosofis bagi rekonstruksi PAI yang lebih kritis, dialogis, integratif, dan moderat. Selain itu, pemikiran Ibn Rushd juga relevan dalam penguatan moderasi beragama, pengembangan budaya ilmiah, serta integrasi agama dan sains dalam sistem pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi Pendidikan Agama Islam membutuhkan pendekatan rasional-humanis agar mampu melahirkan generasi Muslim yang religius, kritis, toleran, dan adaptif terhadap tantangan modernitas..
Penguatan Dukungan Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Normatif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Misno; Sukarna
Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): KHIDMATUSSIFA : JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Publisher : STIT Sirojul Falah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56146/khidmatussifa.v4i2.380

Abstract

This study aims to normatively and juridically analyze government support for Village-Owned Enterprises (BUMDes), assess its conformity with the principles of the welfare state, and formulate an ideal model for strengthening support following the establishment of BUMDes as legal entities through Government Regulation (PP) Number 11 of 2021. Employing a normative legal research approach with a focus on statute analysis and the welfare state theory, the study finds that the government support norms in PP 11/2021 remain general and lack detail, leading to legal uncertainty and regulatory disharmony concerning capital provision, guidance, and business facilitation. These normative gaps hinder BUMDes from optimizing their role as a welfare state instrument. Therefore, the research recommends an ideal model for strengthening support based on the principles of legal certainty, justice, and effectiveness, urging the government to promptly formulate more operational and detailed derivative regulations, and to achieve total synchronization of regulations across all levels of government.
SOCIALISATION OF SHARIA ECONOMY AND BUSINESS IN BOGOR RAYA Misno; Aisyah As Salafiyah; Rizki Ardiansyah
BHAKTISIFA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): BHAKTISIFA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : STAI Sirojul Falah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Islamic economy and business that has developed in Indonesia has not been well socialized. This is proven by various studies that show the low level of economic literacy and Islamic banking in Indonesia. This fact also occurs in the City and Regency of Bogor, where the results of the study show that Islamic economic and banking literacy is still low in these two areas. Referring to this fact, there is a need for socialization to the community as a form of increasing literacy in the field of economics and sharia banking. This community service program aims to socialize and provide explanations to the public about sharia economics and banking in the City and Regency of Bogor. The activity was carried out using the lecture, explanation and discussion method which was carried out six times in the City and Regency of Bogor with the main focus being on explaining the economy and Islamic banking. The results of this service show an increase in the level of participants' understanding of the economy and Islamic banking, especially those who took this activity seriously.
“Kebijakan Penanganan Stunting dan Kemiskinan di Desa Cibanon, Kabupaten Bogor: Tantangan dan Pembelajaran bagi Mahasiswa” Rayani; Misno; Abdul Qudus
BHAKTISIFA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): BHAKTISIFA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : STAI Sirojul Falah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program wajib bagi mahasiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman mahasiswa selama menjalankan KKN di Desa Cibanon, Kabupaten Bogor, dengan tema “Kebijakan Penanganan Stunting dan Kemiskinan”. Kegiatan KKN dilakukan melalui pengajaran di lembaga pendidikan setempat, penyuluhan stunting, pengembangan produk lokal, dan pembukaan kedai literasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif-reflektif berdasarkan pengalaman lapangan. Hasil menunjukkan bahwa KKN memberikan pengalaman berharga dalam beradaptasi, mengajar, dan mengembangkan program berbasis kebutuhan masyarakat.