Nora Eka Putri
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25132

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang dalam Perspektif Good Governance Angga Putra Tri Rezeki; Aldri Frinaldi; Nora Eka Putri; Asnil
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.10730

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang dalam perspektif good governance. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian kinerja fiskal, transparansi pengelolaan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), audit sektor publik, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip value for money. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, peraturan daerah, dokumen kinerja pemerintah daerah, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang berada pada kategori yang relatif baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas tahun berturut-turut, tingginya realisasi pendapatan daerah, serta adanya penerapan transparansi, pengendalian internal, dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan transparansi, SPIP, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip value for money perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Analisis Pelayanan Publik dalam Penyaluran Bantuan Sosial: Tantangan dan Solusi Menuju Pencapaian Tujuan Tanpa Kemiskinan di Kabupaten Kerinci Hendri Gunawan; Nora Eka Putri; Genius Umar
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.10731

Abstract

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia. Program bantuan sosial dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci serta kontribusinya terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data meliputi publikasi statistik, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan kemiskinan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, akurasi data penerima manfaat, serta penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, dan mudah diakses berkontribusi dalam memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, program bantuan sosial berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengelolaan data penerima manfaat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.