Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Begawan Abioso
Jerry Shalmont
Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Implementasi Pengelolaan Persampahan di Kota Medan Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Jerry Shalmont; Jesslyn Vircilya Chow; Natasya Edgina Chen
Begawan Abioso Vol. 17 No. 1 (2026): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v17i1.1379

Abstract

Permasalahan persampahan di Kota Medan terus menunjukkan kondisi yang memprihatinkan akibat tingginya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui pendekatan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan pemerintah daerah serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 telah memuat pengaturan pengelolaan sampah yang relatif komprehensif, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan berbagai program pengelolaan persampahan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, armada pengangkut sampah, serta kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh masih maraknya praktik pembuangan sampah secara sembarangan. Oleh karena itu, penguatan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 perlu dilakukan melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan budaya hukum masyarakat guna mewujudkan pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
The Effectiveness of Tangerang Mayor Regulation Number 111 of 2022: An Analysis Based on Lawrence M. Friedman’s Legal System Theory Sheren Christabella Nathanael; Jessy Yohanes; Paulina Shelly Kwu; Jaffray Paul Kam; Jerry Shalmont
Begawan Abioso Vol. 17 No. 2 (2026): Begawan Abioso (In press)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v17i2.1399

Abstract

Plastic waste has become an increasingly serious environmental problem in Tangerang City, particularly due to the extensive use of single-use plastic bags in traditional markets, shopping centers, supermarkets, and restaurants. As a regulatory response, the Tangerang City Government enacted Tangerang Mayor Regulation Number 111 of 2022 concerning Restrictions on the Use of Plastic Bags. This study employs a normative-empirical legal research method using a statutory approach. The findings indicate that the implementation of Tangerang Mayor Regulation Number 111 of 2022 has not yet been optimal. From the perspective of legal substance, ambiguity remains regarding the “gradual” implementation of the policy in traditional markets. In terms of legal structure, public dissemination and regulatory supervision by the local government remain insufficient, resulting in a limited understanding among business operators of their obligation to use environmentally friendly shopping bags. From the perspective of legal culture, the prevailing public preference for free plastic bags and economic considerations among traders constitute major factors contributing to the low level of compliance with the regulation. The study concludes that the effective implementation of Tangerang Mayor Regulation Number 111 of 2022 requires stronger integration among legal substance, legal structure, and legal culture. Accordingly, strengthened public dissemination, consistent regulatory supervision, and greater collaboration among the local government, market administrators, business operators, and the public are necessary to achieve the intended reduction in plastic waste.
Co-Authors Jaffray Paul Kam Jesslyn Vircilya Chow Jessy Yohanes Natasya Edgina Chen Paulina Shelly Kwu Sheren Christabella Nathanael