<![CDATA[Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan karakteristik geografis dan klimatologis yang kompleks serta tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Namun, integrasi antara analisis risiko bencana dan pengembangan wilayah masih belum dilakukan secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara tingkat risiko bencana dan tingkat perkembangan wilayah serta merumuskan prioritas kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana (PRB). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder. Tingkat perkembangan wilayah diukur menggunakan teknik Z-Score terhadap indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tanpa penerapan pembobotan antarindikator (equal weighting). Sementara, risiko bencana dianalisis berdasarkan komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota berada pada kategori risiko rendah hingga sedang, dengan beberapa wilayah seperti Kabupaten Ende dan Timor Tengah Selatan tergolong berisiko tinggi. Di sisi lain, tingkat perkembangan wilayah masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, di mana sebagian besar wilayah berada dalam kategori tertinggal. Analisis keterkaitan menunjukkan bahwa hubungan antara risiko bencana dan perkembangan wilayah tidak bersifat linier, di mana wilayah dengan tingkat perkembangan tinggi tidak selalu memiliki risiko yang rendah, dan sebaliknya. Berdasarkan analisis tipologi, dirumuskan tiga prioritas kebijakan, yaitu wilayah dengan risiko rendah dan perkembangan tinggi difokuskan pada keberlanjutan pembangunan, wilayah dengan risiko sedang dan perkembangan sedang memerlukan keseimbangan antara mitigasi bencana dan penguatan pembangunan, serta wilayah dengan risiko tinggi memerlukan intervensi intensif melalui penguatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan kerentanan.]]>
