<![CDATA[Studi ini menganalisis manajemen komunikasi krisis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menghadapi aksi demonstrasi penghapusan tunjangan rumah dengan fokus pada praktik komunikasi di media sosial. Penelitian ini menggunakan kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh Coombs sebagai alat analisis utama. Data dikumpulkan dari unggahan akun resmi pada akun Instagram DPR serta tanggapan publik dalam rentang waktu sejak isu mencuat dan memicu demonstrasi hingga puncak aksi penolakan (25 Agustus hingga 7 September 2025). Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi komunikasi DPR menunjukkan pergeseran (transisi) dari strategi defensif yang berisiko, menuju strategi yang proaktif dan akuntabel. Pada fase awal krisis, postingan DPR cenderung menggunakan respons Diminishment untuk merasionalisasi tunjangan tersebut dengan klaim kebutuhan biaya sewa rumah yang mahal atau menyatakan kondisi rumah dinas yang tidak lagi difungsikan. Upaya ini dinilai tidak efektif dan berisiko memperburuk keadaan (turning point for worse) karena publik menetapkan atribusi tanggung jawab yang tinggi. DPR kemudian beralih ke strategi Rebuilding (5 September 2025) melalui pengumuman pembatalan/penghentian tunjangan perumahan anggota dewan secara resmi, yang merupakan tindakan korektif dan penyesuaian (Corrective Action) paling kuat untuk menunjukkan akuntabilitas. Transisi strategi yang didorong oleh eskalasi di media sosial ini menggarisbawahi pentingnya keputusan yang cepat dan tepat dalam mengelola krisis legitimasi di era digital.]]>
