Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Junaidi; Supriyanto; Amaliyah Lestari Indrati; Awra Nela Bahira; Hani Alifah; Khuriyatu Azizah Hasibuan; Muhammad Junaidi; Osama Fauzi Ramadansyah; Ruben Situmorang
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1300

Abstract

Penelitian ini menganalisis politik hukum pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi, legitimasi kekuasaan, dan mekanisme checks and balances. Pembentukan KPU berangkat dari kebutuhan menghadirkan penyelenggara pemilu yang mandiri setelah pengalaman masa sebelum reformasi menunjukkan kuatnya dominasi eksekutif dalam proses elektoral. Melalui Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU ditegaskan sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan terkait kelembagaan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan KPU merupakan bagian dari arah politik hukum pascareformasi yang menekankan penguatan demokrasi, pembatasan kekuasaan negara, dan perlindungan kedaulatan rakyat. KPU tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai state auxiliary agency yang menjaga integritas pemilu dan legitimasi politik. Namun, independensi KPU masih menghadapi tantangan berupa politisasi rekrutmen komisioner, pengaruh dalam pembentukan regulasi, dan ketergantungan anggaran pada pemerintah serta DPR. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan berbasis meritokrasi diperlukan untuk menjamin profesionalitas, akuntabilitas, dan kemandirian KPU. Studi ini menegaskan pentingnya desain kelembagaan yang transparan agar pemilu tetap menjadi sarana konstitusional bagi peralihan kekuasaan yang jujur, adil, partisipatif, demokratis, dan berkelanjutan dalam negara hukum Indonesia modern.
Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Narkoba Menuju Pendidikan Berkualitas di Lingkungan UPT SMP Negeri 1 Kampa melalui Program Kerja Mahasiswa KUKERTA MBKM Desa Sawah Baru Fikry Ramdani; Cindy Azzahra; Maharani Maharani; Veronica Allysia Tampubolon; Muhammad Aisar Akmal Caesar; Andreas Marbun; Awra Nela Bahira; Xega Xega; Siti Hawa Ramadhani; Arafah Arafah; Hanna Rida Yolavani Pandiangan
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.477-485

Abstract

The 2025 Community Service Program (KUKERTA) under the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) initiative at the University of Riau was implemented in Sawah Baru Village, Kampa Subdistrict, Kampar Regency, with the aim of supporting Sustainable Development Goal (SDG) 4 on quality education. Although Sawah Baru Village has considerable human potential, awareness of the dangers of narcotics remains limited, posing high risk particularly among school-aged children. Adopting a participatory approach, the students conducted a drug prevention outreach program among the pupils, using lecture presentations, interactive question-and-answer discussions, and poster distribution as supporting media. Evaluation results revealed increased student participation and enhanced understanding of types of narcotics, their harmful impacts, and methods to resist negative environmental influences. The activity proved effective in improving students’ knowledge and awareness. Sustaining this effort requires collaboration among teachers, parents, and relevant authorities to foster a healthy, drug-free school environment. This program also can serve as a model for developing community-based educational ecosystems within schools.