Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unri Conference Series: Community Engagement JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Ruben Situmorang
Universitas Riau
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Junaidi; Supriyanto; Amaliyah Lestari Indrati; Awra Nela Bahira; Hani Alifah; Khuriyatu Azizah Hasibuan; Muhammad Junaidi; Osama Fauzi Ramadansyah; Ruben Situmorang
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1300

Abstract

Penelitian ini menganalisis politik hukum pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi, legitimasi kekuasaan, dan mekanisme checks and balances. Pembentukan KPU berangkat dari kebutuhan menghadirkan penyelenggara pemilu yang mandiri setelah pengalaman masa sebelum reformasi menunjukkan kuatnya dominasi eksekutif dalam proses elektoral. Melalui Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU ditegaskan sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan terkait kelembagaan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan KPU merupakan bagian dari arah politik hukum pascareformasi yang menekankan penguatan demokrasi, pembatasan kekuasaan negara, dan perlindungan kedaulatan rakyat. KPU tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai state auxiliary agency yang menjaga integritas pemilu dan legitimasi politik. Namun, independensi KPU masih menghadapi tantangan berupa politisasi rekrutmen komisioner, pengaruh dalam pembentukan regulasi, dan ketergantungan anggaran pada pemerintah serta DPR. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan berbasis meritokrasi diperlukan untuk menjamin profesionalitas, akuntabilitas, dan kemandirian KPU. Studi ini menegaskan pentingnya desain kelembagaan yang transparan agar pemilu tetap menjadi sarana konstitusional bagi peralihan kekuasaan yang jujur, adil, partisipatif, demokratis, dan berkelanjutan dalam negara hukum Indonesia modern.
Pengaruh Program Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Hukum Tentang Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Ranah Baru Dalam Mengakses Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Ferawati Ferawati; Andini Azerta Bilbina; Anjani Syafira Arbie Widarsono; Cornelia Navisa Wijaya; Dygta Arsya Parendra; Elsa Septiana; Putu Ayu Septiya Kusuma Dewi; Rachel Nissi Sianturi; Ruben Situmorang; Widia Fainani
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.486-493

Abstract

The Community Service Program (KUKERTA) of Universitas Riau, implemented in Ranah Baru Village, Kampar District, represents a form of community engagement that integrates higher education with the real needs of society. The main focus of this program is to raise public legal awareness through legal literacy initiatives and education on the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The implementation of KUKERTA is not only intended as a means for students to apply the knowledge they have acquired but also as an effort to empower the community to better understand their legal rights and how to access legal aid easily and free of charge. The research methods employed include observation and interviews with village officials as well as local residents. These observations and interviews serve to provide a comprehensive overview of the challenges and obstacles faced by the community in understanding and accessing legal aid, particularly in the context of digital law as regulated by the Electronic Information and Transactions Law. Based on the data collected, the KUKERTA students developed three priority activities as the implementation of the program: sosialization on the importance of legal awareness and the right to obtain legal aid, distribution of posters to facilitate public access to legal aid services, and education on the limitations of digital communication in social media to ensure that the community, especially the younger generation, remains cautious and avoids potential legal violations. The findings indicate that legal awareness among the people of Ranah Baru Village remains relatively low, highlighting the importance of sustaining legal literacy programs to enhance community independence in protecting their rights. This article provides a significant contribution to the development of effective legal literacy models as an effort to empower communities in the rapidly growing digital era
Co-Authors Amaliyah Lestari Indrati Andini Azerta Bilbina Anjani Syafira Arbie Widarsono Awra Nela Bahira Cornelia Navisa Wijaya Dygta Arsya Parendra Elsa Septiana Ferawati, Ferawati Ferawati Hani Alifah Junaidi Khuriyatu Azizah Hasibuan Muhammad Junaidi Osama Fauzi Ramadansyah Putu Ayu Septiya Kusuma Dewi Rachel Nissi Sianturi Supriyanto Widia Fainani