Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Mira Novana Ardani
Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika dalam Pengurusan Administrasi Tanah Wakaf: Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidz Hamdalillah Semarang Tsana Kamila Nadia; Mira Novana Ardani
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1347

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika pengurusan administrasi tanah wakaf pada Pondok Pesantren Tahfidz Hamdalillah Semarang. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum tanah wakaf bagi keberlanjutan lembaga pendidikan Islam, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika pertanahan kompleks. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, serta telaah peraturan perundang-undangan terkait wakaf dan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan administrasi tanah wakaf pesantren menghadapi empat hambatan utama, yaitu lemahnya dokumen awal perwakafan, kompleksitas prosedur birokrasi, inkonsistensi interpretasi regulasi, dan potensi sengketa batas tanah. Hambatan tersebut diperparah oleh keterbatasan kapasitas nazhir, minimnya koordinasi antara Kantor Urusan Agama, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Keterlambatan administrasi berimplikasi pada kerentanan hukum, terbatasnya akses bantuan pemerintah, dan terhambatnya pengembangan fasilitas pesantren. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur, penguatan kapasitas nazhir, integrasi data kelembagaan, serta pembentukan forum koordinasi daerah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa administrasi wakaf bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi perlindungan aset keagamaan di Indonesia.
Kerentanan Tanah Wakaf Pesantren terhadap Sengketa Hak Tanggungan: Kajian Administrasi dan Kepastian Hukum Agraria Tsana Kamila Nadia; Mira Novana Ardani
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1348

Abstract

Penelitian ini mengkaji kerentanan tanah wakaf pesantren terhadap sengketa hak tanggungan dengan menempatkan Pondok Pesantren Tahfidz Hamdalillah Semarang sebagai studi kasus. Permasalahan utama terletak pada ketidakselarasan antara penggunaan tanah secara faktual sebagai aset wakaf dan status formalnya yang masih tercatat sebagai hak milik perorangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi dokumen, wawancara, serta telaah peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya sertifikat wakaf, lemahnya dokumentasi ikrar wakaf, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga menciptakan celah hukum yang memungkinkan tanah wakaf diperlakukan sebagai objek hak tanggungan. Secara normatif, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan peraturan pendaftaran tanah telah memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Namun, perlindungan tersebut baru efektif apabila status wakaf telah tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan. Hambatan yang ditemukan meliputi aspek normatif, kelembagaan, sosial, dan budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya formalisasi administrasi wakaf, integrasi data, penguatan kapasitas nazhir, serta reformasi prosedur pertanahan untuk menjamin kepastian hukum agraria.
Co-Authors Tsana Kamila Nadia