Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Routine Activity Theory Dalam Memahami Konvergensi Spasial Dan Temporal Pada Layanan Transportasi Online Dan Pasar Seks Komersial Fat Haryanto Lisda; Abdul Munir; Rabiuladawiyah Rabiuladawiyah; Muhammad Fadli
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.514

Abstract

Perkembangan platform digital telah mengubah pola komunikasi, koordinasi, dan mobilitas dalam berbagai aktivitas sosial, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pasar seks komersial. Meskipun Routine Activity Theory menjelaskan bahwa peluang kejahatan terbentuk melalui konvergensi antara motivated offender, suitable target, dan absence of capable guardian, teori tersebut belum secara eksplisit menjelaskan bagaimana integrasi platform komunikasi dan platform mobilitas memengaruhi mekanisme konvergensi pada masyarakat digital. Penelitian ini bertujuan mengembangkan konsep Platform-Assisted Convergence sebagai perluasan analitis terhadap konsep konvergensi dalam Routine Activity Theory. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui conceptual literature review dengan metode integrative literature review. Literatur diperoleh dari berbagai basis data akademik bereputasi dan dianalisis melalui tahapan identifikasi, seleksi, analisis komparatif, serta sintesis konseptual terhadap kajian mengenai Routine Activity Theory, mobilitas digital, ekonomi platform, layanan transportasi berbasis aplikasi, dan pasar seks komersial berbasis teknologi digital. Hasil sintesis menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan kebutuhan akan konvergensi spasial dan temporal, tetapi mentransformasikan mekanisme pembentukannya. Komunikasi, pencarian informasi, negosiasi, dan koordinasi berlangsung melalui platform digital, sedangkan perpindahan menuju lokasi pertemuan difasilitasi oleh layanan transportasi berbasis aplikasi sehingga mempercepat terbentuknya peluang interaksi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan konsep Platform-Assisted Convergence, yaitu proses terbentuknya konvergensi spasial dan temporal yang dimediasi oleh integrasi platform komunikasi dan platform mobilitas. Konsep ini memperluas kapasitas eksplanatori Routine Activity Theory dalam menjelaskan mekanisme pembentukan peluang kejahatan pada masyarakat digital sekaligus memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan kajian kriminologi digital di masa mendatang.
Representative Versus Direct Democracy in Regional Head Elections: A Constitutional Analysis of Popular Sovereignty in Indonesia Ridho Harapan Bunda; Muhammad Fadli; Resti Hefriyenni
Jurnal Daulat Hukum Vol 9, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v9i1.52143

Abstract

The discourse on returning the election of regional heads to the Regional People’s Representative Council (DPRD) has resurfaced in Indonesia’s constitutional debate, gaining significant support from major factions in the national parliament. This proposal is primarily driven by the exponential rise in political costs and widespread money politics, which are viewed as eroding the integrity of direct elections. What began as a procedural debate has now evolved into a fundamental discussion about the most suitable model of local democracy in light of Indonesia’s current political realities. This study examines the discourse through constitutional analysis, positioning popular sovereignty as the central normative variable while assessing its implications for local democracy quality. Using statutory and conceptual approaches, the research analyzes laws and democratic doctrines. The findings indicate that the phrase “elected democratically” in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution allows flexible interpretation, accommodating both direct and indirect election models. However, returning authority to the DPRD risks consolidating local political oligarchies, weakening legislative oversight, and limiting public participation. Ultimately, the dysfunction in local democracy stems not primarily from the direct election system, but from institutional weaknesses, declining political ethics, and low accountability of democratic actors.