<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 serta mengidentifikasi factor – factor penghambat pelaksanaan fungsi bawaslu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya Faktor penghambat pelaksanaan fungsi bawaslu meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar - lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal. This study aims to analyze the implementation of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu)'s supervisory function in addressing violations of State Civil Apparatus neutrality in the 2024 Makassar Mayoral and Deputy Mayoral Elections and to identify inhibiting factors. This study uses an empirical juridical method with a legislative and conceptual approach. The results indicate that the implementation of supervision by the Makassar City General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Supervision is carried out through preventive and curative measures, but the Elections Supervisory Agency (Bawaslu)'s authority to impose sanctions is advisory to the State Civil Apparatus Commission (KPK) and personnel development officials. Inhibiting factors include limited resources, limited authority, low awareness of ASN neutrality, and the complexity of proving violations, particularly through social media. The effectiveness of enforcing ASN neutrality depends heavily on inter-agency synergy and consistent follow-up on recommendations to maintain the integrity of local democracy.]]>
