<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas ultra petita dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji batasan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi untuk menerapkan ultra petita sebagai konsekuensi dari fungsinya sebagai guardian of the constitution dan pelindung hak konstitusional warga negara. Penerapan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substantif serta menjamin supremasi konstitusi. Namun demikian, penerapan asas ultra petita tidak bersifat absolut. Mahkamah Konstitusi tetap terikat pada prinsip negara hukum, asas legalitas, dan doktrin pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, perluasan amar putusan hanya dapat dibenarkan sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permohonan, didukung argumentasi hukum yang kuat, serta tidak memasuki ranah pembentukan norma yang menjadi kewenangan legislatif. This study aims to analyze the constitutional authority of the Constitutional Court in applying the ultra petita principle in judicial review decisions against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and to examine the limitations of its application in the Indonesian constitutional system. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that constitutionally the Constitutional Court has the legitimacy to apply ultra petita as a consequence of its function as guardian of the constitution and protector of citizens' constitutional rights. This application is intended to realize substantive justice and guarantee constitutional supremacy. However, the application of the ultra petita principle is not absolute. The Constitutional Court remains bound by the principles of the rule of law, the principle of legality, and the doctrine of separation of powers. Therefore, the expansion of the ruling can only be justified as long as it has a direct relationship to the subject of the petition, is supported by strong legal arguments, and does not enter the realm of norm formation which is the legislative authority.]]>
