Articles
<![CDATA[ANALISIS VARIASI DAN TINGKAT AKURASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 DI KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Isnawati, Isnawati]]>;
<![CDATA[Isnaini, Zuhrotul]]>;
<![CDATA[Lenap, Indria Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 1 No 2 (2017): JAA - Jurnal Aplikasi Akuntansi, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (920.884 KB)
<![CDATA[Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Aturan mengenai PPh Pasal 23 ini seringkali mengalami perubahan. Dharma (2007:1) menyatakan bahwa seiiring dengan perkembangan usaha, Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan telah dikeluarkannya 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan 2 (dua) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto PPh.Pasal 23 yang mempunyai masa berlaku yang berbeda, disamping itu perbedaan paling menonjol dari ketiga peraturan tersebut adalah masalah perkiraan penghasilan netto dan pengaturan mengenai obyek penyerahan yang harus dipotong PPh. Pasal 23. Apabila fiskus maupun wajib pajak kurang cermat, maka dampaknya akan mempengaruhi hak dan kewajibannya dibindang perpajakan. Kekhawatiran yang dinyatakan oleh Dharma tersebut tentunya berlaku juga untuk wilayah Kota Mataram, mengingat Kota Mataram berada di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan propinsi dengan peringkat ke 27 dari 34 propinsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara fiskus maupun wajib pajak menghitung PPh.Pasal 23 tersebut. Selain itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat perhitungan yang dilakukan untuk PPh Pasal 23 tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif dengan menggunakan studi pustaka, yaitu menganalisa data yang sudah tertuang pada Laporan PKL Mahasiswa Prodi DIII Perpajakan FEB Unram. Dan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa variasi perhitungan PPh Pasal 23 yang terdappat di Kota Mataram menggunakan tarif terbaru yaitu 2% dan 15% dikalikan dengan penghasilan Bruto. Tidak ditemukan pada sampel bahwa masih ada perusahaan maupun instansi yang masih menggunakan tarif yang lama seperti yang dilaporkan pada salah satu Laporan PKL mahasiswa Prodi D-III Perpajakan FEB Unram. Adapun kesalahan tersebut murni bersumber dari mahasiswa yang masih kurang memahami mengenai perhitungan PPh Pasal 23 tersebut]]>
<![CDATA[PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON-HALAL : PSAK 109 VS PRAKTIK ]]>
<![CDATA[Lenap, Indria Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 3 No 2 (2019): JAA - Jurnal Aplikasi Akuntansi, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (977.838 KB)
|
DOI: 10.29303/jaa.v3i2.45
<![CDATA[ Abstract
In carrying out its activities, Sharia Banks can not be separated by non-halal fund. The disclosure of non-halal fund becoming urgent because Sharia Banks have an obligation to present sharia compliant financial statement based on sharia principle and sharia accounting standard no. 109. The research was purposed to find out the conformity of non-halal fund disclosure among sharia accounting standard no. 109 and Sharia Banks financial statement. The result showed that all of Sharia Banks that observed on the year of 2015-2017 had disclosed its non-halal fund in financial statement according to sharia accounting standard no. 109. Though, there was a deficiency information about the detail amount of each transactions.
Keywords : Sharia Banks, Disclosure, Non-Halal Fund
Abstrak
Perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan non-halal. Pengungkapan dana non-halal menjadi penting mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan non-halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank umum syariah selama tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Walaupun belum ditemukan secara rinci jumlah per item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109.
Kata Kunci : Bank Syariah, Pengungkapan, Pendapatan Non-Halal
]]>
<![CDATA[ANALISIS VARIASI DAN TINGKAT AKURASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 DI KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Isnawati Isnawati]]>;
<![CDATA[Zuhrotul Isnaini]]>;
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Aplikasi Akuntansi, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (920.884 KB)
|
DOI: 10.29303/jaa.v1i2.5
<![CDATA[Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Aturan mengenai PPh Pasal 23 ini seringkali mengalami perubahan. Dharma (2007:1) menyatakan bahwa seiiring dengan perkembangan usaha, Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan telah dikeluarkannya 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan 2 (dua) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto PPh.Pasal 23 yang mempunyai masa berlaku yang berbeda, disamping itu perbedaan paling menonjol dari ketiga peraturan tersebut adalah masalah perkiraan penghasilan netto dan pengaturan mengenai obyek penyerahan yang harus dipotong PPh. Pasal 23. Apabila fiskus maupun wajib pajak kurang cermat, maka dampaknya akan mempengaruhi hak dan kewajibannya dibindang perpajakan. Kekhawatiran yang dinyatakan oleh Dharma tersebut tentunya berlaku juga untuk wilayah Kota Mataram, mengingat Kota Mataram berada di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan propinsi dengan peringkat ke 27 dari 34 propinsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara fiskus maupun wajib pajak menghitung PPh.Pasal 23 tersebut. Selain itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat perhitungan yang dilakukan untuk PPh Pasal 23 tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif dengan menggunakan studi pustaka, yaitu menganalisa data yang sudah tertuang pada Laporan PKL Mahasiswa Prodi DIII Perpajakan FEB Unram. Dan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa variasi perhitungan PPh Pasal 23 yang terdappat di Kota Mataram menggunakan tarif terbaru yaitu 2% dan 15% dikalikan dengan penghasilan Bruto. Tidak ditemukan pada sampel bahwa masih ada perusahaan maupun instansi yang masih menggunakan tarif yang lama seperti yang dilaporkan pada salah satu Laporan PKL mahasiswa Prodi D-III Perpajakan FEB Unram. Adapun kesalahan tersebut murni bersumber dari mahasiswa yang masih kurang memahami mengenai perhitungan PPh Pasal 23 tersebut]]>
<![CDATA[PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON-HALAL : PSAK 109 VS PRAKTIK ]]>
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Aplikasi Akuntansi, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (977.838 KB)
|
DOI: 10.29303/jaa.v3i2.45
<![CDATA[Abstract In carrying out its activities, Sharia Banks can not be separated by non-halal fund. The disclosure of non-halal fund becoming urgent because Sharia Banks have an obligation to present sharia compliant financial statement based on sharia principle and sharia accounting standard no. 109. The research was purposed to find out the conformity of non-halal fund disclosure among sharia accounting standard no. 109 and Sharia Banks financial statement. The result showed that all of Sharia Banks that observed on the year of 2015-2017 had disclosed its non-halal fund in financial statement according to sharia accounting standard no. 109. Though, there was a deficiency information about the detail amount of each transactions. Keywords : Sharia Banks, Disclosure, Non-Halal Fund Abstrak Perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan non-halal. Pengungkapan dana non-halal menjadi penting mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan non-halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank umum syariah selama tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Walaupun belum ditemukan secara rinci jumlah per item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109. Kata Kunci : Bank Syariah, Pengungkapan, Pendapatan Non-Halal]]>
<![CDATA[KUALITAS LABA DAN PENGUKURANNYA PADA PERUSAHAAN JASA PENDUKUNG INDUSTRI PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Nina Karina Karim]]>;
<![CDATA[Siti Atikah]]>;
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Aplikasi Akuntansi, Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.635 KB)
|
DOI: 10.29303/jaa.v4i1.56
<![CDATA[Perusahaan-perusahaan pendukung industri pariwisata mengalami kenaikan aktifitas bisnis seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kenaikan aktifitas bisnis tersebut berpengaruh terhadap kualitas laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Melalui metode crosstabs, tingkat kualitas laba diukur berdasarkan kemampuan perubahan dalam modal kerja bersih non-kas (WCA) periode sebelumnya untuk menentukan nilai arus kas dari operasi (CFO) periode berjalan. Kenaikan aktifitas bisnis pada perusahaan-perusahaan yang diteliti, walaupun berpengaruh terhadap kenaikan laba tidak menjamin adanya peningkatan yang bersifat tetap terhadap kualitas laba yang disajikan. Hal ini disebabkan karena fluktuasi kenaikan laba ini berasal dari pos-pos penerimaan yang terlalu beragam dan tidak bisa diprediksi.]]>
<![CDATA[REAKSI PASAR ATAS PANDEMI VIRUS CORONA PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nabiell Ghibran]]>;
<![CDATA[Lukman Effendy]]>;
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>
<![CDATA[ Jurnal Bisnis Terapan Vol. 5 No. 1 (2021): Jurnal Bisnis Terapan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ubaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24123/jbt.v5i1.4029
<![CDATA[Abstract The study was intended to analyze the reactions of Indonesia's capital markets on events Indonesia tested positive for the corona virus pandemic. The study adopted an 11-day period of event study analysis. The population in this study is the entire company listed on the LQ45 index at the Indonesian stock exchange in February - June 2020. Sampling taken in this study uses an impressive sampling technique. Samples obtained by criteria on this research account number 42 companies. Variables used in this study are abnormal return and trading volume of activity. The study used paired sample t-test analysis methods. The research indicates that there was no significant difference between average abnormal return before and after the Indonesia announcement was positive the corona virus pandemic. This is indicated by the results of the significant paired sample t-test that have a value of 0.924 > 0.05. Additionally, this study indicates that there was no significant difference in average trading volume activity before and after the events of the Indonesian announcement was positive that the corona virus pandemic. This is indicated by the results of the significant paired sample t-test that have a value of 0.936 > 0.05. Keywords : Event Study, Corona Virus Pandemic, Abnormal Return, Trading Volume Activity]]>
<![CDATA[PRAKTIK MANAJEMEN KEUANGAN MASJID DAN POTENSI DANA MASJID ]]>
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>;
<![CDATA[Nur Fitriyah Nur Fitriyah]]>;
<![CDATA[Zaenul Akhmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Akuntansi Vol 19 No 1 (2020): Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/aksioma.v19i1.88
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik manajemen keuangan dan potensi dana masjid yang miliki oleh masjid yang berada di pinggir jalan raya dan masjid yang berada di dalam pemukiman di Kota Mataram. Permasalahan yang dihadapi oleh pengurus masjid di kota mataram mengenai praktik manajemen keuangan dan potensi dana yang dimiliki masjid adalah belum adanya penggunaan PSAK 45 dalam pengelolaan keuangan masjid dan masih banyak masjid yang belum bisa memanfaatkan dengan baik potensi dana yang dimilikinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengurus masjid baik yang berada di pinggir jalan raya maupun di dalam pemukiman telah melakukan manajemen keuangan masjid dan menggali potensi dana masjid secara maksimal walaupun masjid di pinggir jalan memiliki potensi dana yang lebih besar. Berbagi strategi diterapkan oleh pengurus masjid dalam menggali potensi dana untuk melaksanakan seluruh kegiatan di masjid ada yang menggunakan strategi menjual Al Fatihah, ada yang menggunakan strategi door to door dan lainnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen keuangan masjid dan potensi dana masjid yaitu bagian keuangan yang belum dipegang oleh orang yang berkompetensi dalam hal keuangan dan juga tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam pendanaan masjid.]]>
<![CDATA[EARNINGS MANAGEMENT ANALYSIS ON SERVICE INDUSTRIES THAT SUPPORT TOURISM SECTOR AFTER THE EARTHQUAKE OF LOMBOK AND PALU ]]>
<![CDATA[Nina Karina Karim]]>;
<![CDATA[Siti Atikah]]>;
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Akuntansi Vol 19 No 1 (2020): Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/aksioma.v19i1.90
<![CDATA[Earnings management practices in corporate financial statement continues to be an issue of debate in the financial accounting realm. Earnings management is done by the management of a company for various reasons. Information disclosed in the financial statement ideally must reflect the condition and performance of a company. Extraordinary events such as natural disaster surely will affect the performance of a company that is impacted by the event. A decline in corporate financial performance will affect the corporate stakeholders. This research aims to detect earnings management practices that might be conducted by service companies that support tourism industries affected by the earthquake that occurred in Lombok and Palu. Using the equation formulated by Stubben (2009) to detect earnings management practices by observing the change in discretionary revenues, this research has found that the natural disaster that hit Lombok and Palu was not a powerful enough extraordinary event that might have driven the management to conduct earnings management practices.]]>
<![CDATA[Pelatihan Perancangan Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Dengan Microsoft Excel Bagi Anggota Dharma Wanita Bappeda Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Nina Karina Karim]]>;
<![CDATA[Siti Atikah]]>;
<![CDATA[Yusli Mariadi]]>;
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>
<![CDATA[ Jurnal Gema Ngabdi Vol. 3 No. 2 (2021): JURNAL GEMA NGABDI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jgn.v3i2.140
<![CDATA[Knowledge of business planning will help household businesses increase family income which in turn will make it easier to achieve common goals such as planning children's education, preparing pension funds, preparing pilgrimage funds and various other family needs. Some members of the Dharma Wanita Unit Bappeda Mataram City run household businesses such as food catering, handicrafts and buying and selling businesses. Not only planning the use of available financial resources in household businesses, this training aims to provide knowledge and ideas for members of the Dharma Wanita Unit Bappeda Mataram City regarding ways that can be applied to family businesses in calculating the cost of production of household businesses and increase family income through more appropriate business financial planning. By using simple functions in the Microsoft Excel program, service activity participants are trained to design simple applications that can be used to calculate the cost of production of household goods such as handicrafts, catering services and even retail. ]]>
<![CDATA[Zakat Disbursement Efficiency Based on Zakat Core Principles in Managing Zakat Funds in Baznas of West Nusa Tenggara Province ]]>
<![CDATA[Indria Puspitasari Lenap]]>;
<![CDATA[Elin Erlina Sasanti]]>;
<![CDATA[Nina Karina Karim]]>;
<![CDATA[Nungki Kartika Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 20, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Accounting Study Program, Faculty Economics and Business, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (723.464 KB)
|
DOI: 10.20961/jab.v20i1.500
<![CDATA[This research aims to analyze the efficiency of zakat fund management in terms of its disbursements, Local Government Budget Allocation, and time according to the Zakat Core Principles in BAZNAS office of West Nusa Tenggara Province. There have not been many kinds of research that use Zakat Core Principles to measure zakat distribution efficiency in Indonesia. Most of the prior researches used Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist Productivity Index (MPI) to measure zakat distribution efficiency. The results of this research show that the Disbursement Efficiency in 2014 is considered efficient, for the years of 2015 and 2017 it is considered very efficient, while for 2016 it is only considered quite efficient. The results of Local Government Budget Allocation analysis show that the operational costs coming from APBD for 2016 are classified as efficient, while for the years 2014, 2015 and 2017 it is classified as inefficient. The results of Time Efficiency analysis show that the amount of consumptive zakat being disbursed is categorized as satisfactory because it was disbursed four times in one year, while the disbursement of productive zakat can be categorized as fast because it was done six times in a year.Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi pengelolaan dana zakat dari segi penyaluran, alokasi APBD dan waktu berdasarkan Zakat Core Principles pada BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama ini penelitian yang merujuk pada Zakat Core Principles sebagai alat ukur efisiensi penyaluran zakat masih sedikit dilakukan di Indonesia yang sebagian besar menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Malmquist Productivity Index (MPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Disbursement Efficiency pada tahun 2014 efisien, untuk tahun 2015 dan 2017 sangat efisien. Sementara, pada tahun 2016 cukup efisien. Hasil alokasi APBD menunjukkan bahwa biaya operasional yang berasal dari dana APBD pada tahun 2016 memiliki kinerja efisien. Sebaliknya, pada tahun 2014, 2015, dan 2017 tidak efisien. Hasil Time Efficiency menunjukkan bahwa jumlah penyaluran zakat konsumtif dikategorikan baik (4 kali dalam setahun). Sementara, zakat produktif dapat dikategorikan cepat (6 kali dalam setahun).]]>
