Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Studi Pengelolaan Drainase sebagai Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Olga O Rumaropen; Yannice L M Sitorus; Anna M Labok; Asima Juliana
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 2 (2026)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As the administrative center of Raja Ampat Regency, Waisai District is highly susceptible to recurrent flooding and urban inundation, which significantly disrupt the socio-economic activities of the community. Inundations reaching depths of 50–100 cm persist for several hours in specific locations on a near-annual basis during the rainy season, severely restricting public mobility. This study aims to evaluate the existing drainage system, identify the factors driving the degradation of drainage performance, and design an effective drainage management strategy to mitigate flood risks within the vulnerable areas of Waisai District. A mixed-methods approach (qualitative and quantitative) was employed, utilizing descriptive analysis and the SWOT method. Data were primarily collected through field observations and stakeholder interviews. The findings indicate that rapid urban development in Waisai has outpaced adequate and integrated drainage planning, leading to suboptimal channel capacities, particularly during high-intensity rainfall. The degradation of drainage functionality is predominantly driven by technical factors, alongside environmental and social aspects. The recommended approach lies within the WO (Weaknesses-Opportunities) quadrant, which emphasizes leveraging external opportunities—such as Waisai's status as a regency capital and a prominent marine tourism destination—to improve the capacity of government institutions in urban drainage planning and maintenance, as well as fostering community collaboration to address existing weaknesses. This research is expected to provide valuable insights for local governments in coastal urban areas in formulating policies for sustainable drainage management and disaster resilience.
PENDAMPINGAN PENEGASAN BATAS BENDUNGAN BOTAWA BERBASIS GEOSPASIAL DI KABUPATEN WAROPEN Anna M Labok; Mercyana T Zebua
JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 7 No 2 (2026): Abdimas Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USTJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jad.v7i2.1649

Abstract

Pembangunan Bendungan Botawa di Kabupaten Waropen memerlukan dukungan data spasial yang akurat untuk menjamin kepastian batas area pelepasan yang menjadi bagian dari proses pengadaan tanah dan pengelolaan kawasan bendungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi Balai Wilayah Sungai Papua dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemetaan serta pemasangan patok batas guna meningkatkan kepastian spasial area pelepasan Bendungan Botawa. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis teknologi geospasial yang meliputi koordinasi dan identifikasi awal, survei lapangan, pengukuran menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS), pengolahan data Sistem Informasi Geografis (SIG), verifikasi batas secara partisipatif, serta pemasangan patok batas di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh titik batas area pelepasan berhasil diidentifikasi dan dipetakan secara akurat. Kegiatan ini menghasilkan peta batas area pelepasan bendungan, basis data koordinat spasial, serta patok batas yang terpasang pada titik-titik yang telah disepakati bersama. Selain meningkatkan kepastian spasial kawasan, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman dan kesepahaman antara Balai Wilayah Sungai Papua, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai posisi serta fungsi batas kawasan. Pendampingan yang dilakukan membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi geospasial yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif mampu mendukung proses penegasan batas secara efektif serta mengurangi potensi konflik pemanfaatan lahan pada kawasan terdampak pembangunan bendungan.