Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Maharani Husnul Khotimah Yusri Dewi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN ANGGOTA POLRI Kaharuddin Kaharuddin; Denise Aulia Kesuma; Maharani Husnul Khotimah Yusri Dewi; Fakhri Hanif Nasution
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) telah mengakibatkan polemik yang relatif luas pada kalangan warga , akademisi, dan praktisi aturan karena dinilai memperluas kewenangan anggota Polisi Republik Indonesia tanpa disertai prosedur pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan buat menganalisis dampak revisi UU Polisi Republik Indonesia terhadap perubahan serta perluasan wewenang anggota Polisi Republik Indonesia pada aplikasi tugasnya serta menelaah implikasi aturan yang muncul dampak perluasan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap banyak sekali asal hukum utama dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam revisi UU Polri, mirip Pasal 14, 16, dan 16A, berpotensi menimbulkan tumpang tindih wewenang antara forum penegak hukum serta mengancam prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan supervisi terhadap aplikasi kewenangan anggota Polisi Republik Indonesia. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa ekspansi wewenang ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat Mengganggu demokrasi serta melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, diperlukan sistem supervisi yang kuat, baik internal maupun eksternal, agar Polisi Republik Indonesia bisa menjalankan tugas penegakan hukumnya secara profesional, adil, dan akuntabel sinkron dengan prinsip negara hukum.
Consumer Protection Through Information Transparency in Indonesia’s Property Technology System Maharani Husnul Khotimah Yusri Dewi; Muthia Sakti
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.9797

Abstract

The real estate sector plays a strategic role in Indonesia's economic development, particularly amid the rapid growth of apartment construction. However, this expansion has raised legal issues, particularly regarding the lack of transparency regarding the ownership status and legal validity of the apartment units offered to consumers. This study analyzes the role of Property Technology (PropTech) in ensuring legal certainty and consumer protection within the framework of Law Number 20 of 2011 on Apartment Buildings, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and other relevant regulations. The research employs a normative legal method, drawing on statutory, conceptual, and case-based approaches. The analysis is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, legal doctrines, court decisions, and relevant literature. Unlike existing studies that emphasize the technological and economic dimensions of PropTech, this research investigates its legal implications and capacity to strengthen transparency, legal certainty, and consumer protection in apartment ownership transactions, as data and information provided by developers are digitally documented and may serve as evidence in dispute resolution. In conclusion, PropTech has significant potential to function as a digital instrument that promotes transparency, strengthens legal certainty, and enhances legal protection for apartment consumers in Indonesia.
Co-Authors Denise Aulia Kesuma Fakhri Hanif Nasution Kaharuddin Muthia Sakti