<![CDATA[Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) telah mengakibatkan polemik yang relatif luas pada kalangan warga , akademisi, dan praktisi aturan karena dinilai memperluas kewenangan anggota Polisi Republik Indonesia tanpa disertai prosedur pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan buat menganalisis dampak revisi UU Polisi Republik Indonesia terhadap perubahan serta perluasan wewenang anggota Polisi Republik Indonesia pada aplikasi tugasnya serta menelaah implikasi aturan yang muncul dampak perluasan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap banyak sekali asal hukum utama dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam revisi UU Polri, mirip Pasal 14, 16, dan 16A, berpotensi menimbulkan tumpang tindih wewenang antara forum penegak hukum serta mengancam prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan supervisi terhadap aplikasi kewenangan anggota Polisi Republik Indonesia. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa ekspansi wewenang ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat Mengganggu demokrasi serta melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, diperlukan sistem supervisi yang kuat, baik internal maupun eksternal, agar Polisi Republik Indonesia bisa menjalankan tugas penegakan hukumnya secara profesional, adil, dan akuntabel sinkron dengan prinsip negara hukum.]]>
