Hasmiah Hamid
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Uptd Kph) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) Di Kota Tidore Kepulauan Ari Andrian; Hasmiah Hamid; Hakim Hakim; Indra Rusdian Lego
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ARI ANDRIAN, Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) Di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang masalah yang terjadi. Meliputi Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) di kota tidore kepulauan, serta Faktor Apa Yang Menghambat Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) di Kota Tidore Kepulauan. Tipe penelitian di sini menggunakan yuridis empiris yang berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore dan Kelurahan. Yang dijadikan sampel penelitian yaitu Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan karena berkaitan dengan Peranan UPTD KPH Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) serta mengetahui faktor penghambat dalam proses penindakan pelaku perburuan satwa endemik (kus-kus) tersebut. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan observasi, serta wawancara pada lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari seluruh pembahasan mengenai peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore dalam penindakan pelaku perburuan liar satwa endemik (kus-kus) di kota tidore kepulauan beserta faktor penghambat yang lebih dominasi dalam melakukan penindakan tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tinda Pidana Penganiyaan Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur Onyong Lossen; Hasmiah Hamid; Indra Rusdian Lego
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga perlu mendapat perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum ketika menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap orang sebagai korban penganiayaan, baik dari aspek preventif maupun represif, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, KUHP, dan KUHAP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegak hukum tidak seluruhnya memahami semua tentang korban dan juga aparat penegak hukum belum memahami semua tentang kepentingan terbaik bagi korban minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak korban dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi korban. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap sebagai korban tindak pidana penganiayaan dilaksanakan dengan tata cara atau metode yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengamankan korban, memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan hukum, memberikan mendapatkan keamanan, melakukan assesment, melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait tindak pidana penganiayaa Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menjamin hak korban atas rasa aman dan keadila Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indones
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Dengan Nomor Putusan: 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Retna Rasid; Hasmiah Hamid; Hakim Hakim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RETNA RASID, tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri soasio dengan nomor putusan:46/PID.SUS.2024/PN.SOS tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawa umur, dibimbing oleh: Ibu Hasmiah Hamid, S.H., M.H. sebagai pembimbing (I) dan Bapak Hakim, S.,H. Sebagai pembimbing (II) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Bagaim tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri soasio dengan nomor putusan:46/PID.SUS.2024/PN.SOS tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawa umur, dan (2) Bagaiman pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 46/PID.SUS.2024/PN.SOS tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap sumber-sumber terkait seperti hakim dan meminta data2 berupa dokumen putusan hakim soal kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukuman yg di putusankan oleh hakim di pengadilan negeri soasio ialah belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini disebabkan bahwa hakim menjatuhkan masa hukuman kepada terdakwa hanya 1 tahun 6 bulan dan tidak sesuai dengan undan-undan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Soasio Kota Tidore Kepulauan Rastika Ramadani; Hasmiah Hamid; Indra Rusdian Lego
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana yang sama lagi dan dapat dijadikan dasar pemberat hukuman. Pembinaan narapidana yang optimal dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan sangat penting dalam mencegah terjadinya residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah efektivitas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio serta faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana menjadi residivis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Jumlah resonden sebanyak 3 orang narapidana residivis yang didapat dengan tehnik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data bahwa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B kurang efektif, dilihat dari peningkatan data residivis selama 5 (lima) tahun terakhir. Walaupun sistem pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sudah sesuai dengan tahapan pembinaan yang tercantum dalam UU RI No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun factor yang mempenaruhi narapidana menjadi residivis antara lain lingkungan pergaulan, masalah ekonomi kebiasaan tidak memikirkan konsekuensi dan perbuatannya serta kurangnya pengawasan orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Tidore Kepulauan kurang efektif.
Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur Dahlia Muhammad; Hasmiah Hamid; Hakim Hakim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terhadap penetapan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Soasio. Undang-undang ini mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, namun dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin masih sering diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan undang-undang tersebut dalam praktik, serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi wawancara, serta observasi di Pengadilan Agama Soasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif menekan angka perkawinan anak, karena masih banyak permohonan dispensasi yang dikabulkan dengan kebanyakan alasan sudah hamil. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut umumnya didasarkan pada kondisi psikologis anak, kesiapan mental, serta tekanan sosial yang dihadapi keluarga.
Analisis Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Soasio Junaidi Dahlan; Hasmiah Hamid; Hakim Hakim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) Apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio;(2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio dalam menangani perkara cerai gugat. Pendekatan peneltian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data- data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan panitera, Hakim Pengadilan Agama Soasio dan pihak penggugat. Data sekuder didapatkan dari jurnal, artikel, Undang-Undang, buku dan dokumen-dokumen terkait penelitian dengan ini. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio memiliki 2 faktor yang paling dominan, yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak, tercatat pada tahun 2023 – 2025 per bulan Agustus perkara cerai perceraian dengan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencapai 337 perkara dan faktor meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2023 – 2025 per bulan Agustus mencapai 145 perkara perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agma Soasio. Upaya mencegah terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio dengan melakukan mediasi antara kedua pihak yang hendak bercerai agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan permasalahannya secara damai.
Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Tidore Kepulauan Dalam Penanganan Dan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fahriyanty Fahriyanty; Hasmiah Hamid; Hakim Hakim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan dan mengkaji peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam penanganan dan pencegahan penyalagunaan narkotika di kota tidore kepulauan. Penelitian ini meliputi pedahuluan yaitu latar belakang masalah mengenai penjelasan tentang narkotika dan bagaimana peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan. Metode penelitian adalah kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan sejauh mana peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan. Penelitian ini di lakukan di kantor badan narkotika nasional (BNN) kota tidore kepulauan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penutup menguraikan dari seluruh pembahasam yaitu peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan. Kesimpulan data hasil penelitian kurang efektifnya upaya peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam sosialisasi belum secara menyulurh kepada masyarkat dalama pecegahan penyalagunaan narkotika dari kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa. Faktor yang menjadi hambatan dari badan narkotika nasional kota tidore kepulauan yaitu dalam pembuatan program harus ada berbasis anggaran yang keluar, sedangkan dalam faktor penyalagunaan narkotika nasional kota tidore kepulauan yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan, lingkungan liar, dan faktor lingkungan keluarga.