Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah yang di Tetapkan Sebagai Tanah Terlantar Indra Rusdian Lego
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 6 No 4 (2020): JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN
Publisher : Peneliti.net

The purpose of this study is the legal protection of land rights holders that are designated as abandoned land. The problem in this research is how is the practice of determining abandoned land by the National Land Agency? and What is the form of legal protection for holders of land rights that are designated as abandoned land? The research method used is a normative juridical research method that is supported by library data. Based on the results of the analysis, BPN has to determine abandoned land. BPN has the authority to determine abandoned land in accordance with the theory of authority in the form of delegation from the government (President) to BPN as regulated in Article 17 PP No.11 of 2010. Land designated as abandoned land by BPN does not receive protection in the form of compensation compensation because it is not regulated in Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Lands because the legal relationship of abandoned land owners, their rights to the land are abolished, their legal relations are terminated and confirmed to be land directly controlled by the state and then to the former Rightsholders are given back the part of the land that is really cultivated, used and utilized in accordance with the decision to grant rights. In order to obtain land rights that have been designated as abandoned land, the right holder can apply for land rights in accordance with the provisions of statutory regulations. Before deciding and determining land that is indicated as abandoned land, it must be done with the correct mechanism and procedure.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN TERHADAP ILEGAL FISHING MELALUI MEKANISME PENENGGELAMAN KAPAL Indra Rusdian Lego
Jurnal Akrab Juara Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Law enforcement of fisheries crimes through the mechanism of drowning foreign vessels that commit fisheries crime has not run optimally because there is no public participation involved in supporting the eradication of IUU Fishing and there are still differences in views on the sinking of ships and the burning of foreign ships between PSDKP, Polri and TNI AL related to sufficient preliminary evidence. This is not in line with Lawrence M. Friedman's theory which emphasizes that law enforcement depends on the substance of the law, legal structure / legal institutions and legal culture. The legal consequences of law enforcement in the field of fisheries through the mechanism of sinking foreign vessels that commit fisheries crime in Indonesian waters if linked to UNCLOS 1982, so far there have been no negative consequences experienced by Indonesia due to these strict actions, this is because internationally IUU fishing has been become a common enemy and the decisive action of the sinking of the vessel is the implementation of the rule of law of the Republic of Indonesia. Keywords: Law Enforcement, Foreign Vessel Sinking, Crime Fisheries

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan) Indra Rusdian Lego; Syamsia Suaib; Hakim Hakim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 10 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.7985016

This research focuses on the problem of legal protection of the rights of suspects in the investigation process (a case study at the Tidore Islands Police). The purpose of this research is to find out the legal protection for the rights of suspects in the investigation process and the obstacles faced by investigators in implementing legal protection for the rights of suspects in the investigation process. This type of research is qualitative research using an empirical juridical approach. Methods of data collection by observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the legal protection of the rights of suspects in the Tidore Islands Police has not been effective because its application is not optimal. There are still suspects' rights that are violated by investigators in the investigation process, namely the suspect's right to be free to provide information (Article 52 of the Criminal Procedure Code), the suspect's right to obtain legal counsel (Article 54 of the Criminal Procedure Code), the suspect's right to contact legal advisors (Article 57 point (1) of the Criminal Procedure Code) ), and the right of the suspect to be visited by clergy (Article 63 of the Criminal Procedure Code). In implementing legal protection of these rights, during the investigation process when examining suspects, investigators experienced obstacles including uncooperative suspects, suspects who lied in giving statements, convoluted suspects during interrogation, and difficulty finding two pieces of valid evidence.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN TERHADAP ILEGAL FISHING MELALUI MEKANISME PENENGGELAMAN KAPAL Indra Rusdian Lego
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 9 No. 3 (2024): Agustus
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum tindak pidana perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan belum berjalan optimal karena belum ada peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam mendukung pemberantasan IUU Fishing serta masih adanya perbedaan pandangan dalam hal penenggelaman kapal dan pembakaran kapal asing antara PSDKP, Polri dan TNI AL terkait bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Akibat hukum dari penegakan hukum di bidang perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982, selama ini memang tidak ada akibat negatif yang dialami Indonesia akibat tindakan tegas tersebut, hal ini dikarenakan secara internasional IUU fishing telah menjadi musuh bersama dan tindakan tegas penenggelaman kapal tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia.

Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Uptd Kph) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) Di Kota Tidore Kepulauan Ari Andrian; Hasmiah Hamid; Hakim Hakim; Indra Rusdian Lego
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ARI ANDRIAN, Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) Di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang masalah yang terjadi. Meliputi Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) di kota tidore kepulauan, serta Faktor Apa Yang Menghambat Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) di Kota Tidore Kepulauan. Tipe penelitian di sini menggunakan yuridis empiris yang berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore dan Kelurahan. Yang dijadikan sampel penelitian yaitu Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan karena berkaitan dengan Peranan UPTD KPH Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) serta mengetahui faktor penghambat dalam proses penindakan pelaku perburuan satwa endemik (kus-kus) tersebut. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan observasi, serta wawancara pada lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari seluruh pembahasan mengenai peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore dalam penindakan pelaku perburuan liar satwa endemik (kus-kus) di kota tidore kepulauan beserta faktor penghambat yang lebih dominasi dalam melakukan penindakan tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tinda Pidana Penganiyaan Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur Onyong Lossen; Hasmiah Hamid; Indra Rusdian Lego
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga perlu mendapat perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum ketika menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap orang sebagai korban penganiayaan, baik dari aspek preventif maupun represif, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, KUHP, dan KUHAP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegak hukum tidak seluruhnya memahami semua tentang korban dan juga aparat penegak hukum belum memahami semua tentang kepentingan terbaik bagi korban minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak korban dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi korban. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap sebagai korban tindak pidana penganiayaan dilaksanakan dengan tata cara atau metode yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengamankan korban, memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan hukum, memberikan mendapatkan keamanan, melakukan assesment, melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait tindak pidana penganiayaa Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menjamin hak korban atas rasa aman dan keadila Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indones

Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Soasio Kota Tidore Kepulauan Rastika Ramadani; Hasmiah Hamid; Indra Rusdian Lego
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana yang sama lagi dan dapat dijadikan dasar pemberat hukuman. Pembinaan narapidana yang optimal dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan sangat penting dalam mencegah terjadinya residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah efektivitas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio serta faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana menjadi residivis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Jumlah resonden sebanyak 3 orang narapidana residivis yang didapat dengan tehnik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data bahwa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B kurang efektif, dilihat dari peningkatan data residivis selama 5 (lima) tahun terakhir. Walaupun sistem pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sudah sesuai dengan tahapan pembinaan yang tercantum dalam UU RI No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun factor yang mempenaruhi narapidana menjadi residivis antara lain lingkungan pergaulan, masalah ekonomi kebiasaan tidak memikirkan konsekuensi dan perbuatannya serta kurangnya pengawasan orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Tidore Kepulauan kurang efektif.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search