Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Optimalisasi Monitoring Data Saran Ombudsman RI Sebagai Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Nurisya Chamila Husna Dermawan; Armansyah Armansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i4.1415

Abstract

Kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam penguatan fungsi pencegahan maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia melalui pengolahan dan monitoring data Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS). Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif dalam kegiatan operasional Keasistenan Utama Pencegahan Maladministrasi, meliputi pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data tindak lanjut instansi pemerintah atas saran Ombudsman RI. Kegiatan dilaksanakan selama periode magang di Kantor Ombudsman RI Pusat Jakarta. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa monitoring data saran secara sistematis mampu mengidentifikasi tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menindaklanjuti saran Ombudsman, serta membantu pemetaan potensi maladministrasi pada layanan publik. Mahasiswa berkontribusi dalam pemutakhiran database PPS sehingga laporan monitoring menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Kesimpulannya, keterlibatan mahasiswa magang dalam pengolahan data saran Ombudsman memberikan dampak positif terhadap efektivitas pencegahan maladministrasi dan sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang pengawasan pelayanan publik.
Pendampingan Kepatuhan dan Pengelolaan Dokumen Legal sebagai Upaya Mitigasi Risiko pada PT Mecosin Indonesia Salsha Ayu Dimensi; Armansyah Armansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i4.1438

Abstract

Kepatuhan hukum perusahaan merupakan aspek fundamental yang menentukan keberlangsungan dan legitimasi operasional perusahaan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Artikel ini menyajikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk magang yang dilaksanakan di Divisi Legal PT Mecosin Indonesia selama enam bulan, dengan fokus pada pendampingan kepatuhan hukum melalui pengelolaan dokumen legal. Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan review dokumen perjanjian kerja sama, legal drafting dokumen hukum perusahaan seperti NDA, PKWT, dan kontrak kerja, pelaksanaan document control, serta pengelolaan dokumen penting perusahaan termasuk Akta Pendirian, NIB, SIUP, serta sertifikasi CPOB dan CPOTB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen legal yang sistematis berkontribusi signifikan terhadap penguatan kepatuhan hukum, tertib administrasi, dan mitigasi risiko hukum perusahaan. Kegiatan ini memberikan manfaat ganda: perusahaan memperoleh tertib administrasi legal yang lebih baik, sementara mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang memperkaya kompetensi di bidang hukum bisnis.
Implementasi Program Kapasitas dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Khairina Ghasani Affifah; Armansyah Armansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i4.1466

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan keterlibatan mahasiswa hukum dalam program penguatan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat serta menganalisis relevansinya terhadap pengembangan kompetensi hukum keperdataan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan pengalaman langsung penulis selama lima bulan magang di Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, dokumen kelembagaan, serta literatur hukum yang relevan. Selama magang, penulis terlibat dalam penyusunan Surat Keputusan dan Nota Kesepahaman, pembuatan atensi dan laporan kegiatan, serta partisipasi aktif dalam sosialisasi penguatan kapasitas HAM kepada aparatur negara, pelaku usaha, dan masyarakat umum di berbagai daerah Jawa Barat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa praktik kerja di lembaga HAM menuntut kemampuan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kelembagaan, sehingga memperkuat kompetensi mahasiswa dalam hukum perjanjian, hukum administrasi, dan kemampuan legal writing sebagai bekal esensial seorang sarjana hukum.
Pendampingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Tata Kelola Kelembagaan di Ombudsman Republik Indonesia Rahma Ayu Niar; Armansyah Armansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i4.1474

Abstract

Pengelolaan informasi hukum yang terstruktur dan mudah diakses merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendampingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai mitra kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah mendukung optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum guna meningkatkan kualitas layanan informasi hukum bagi pegawai, unit kerja Ombudsman, dan masyarakat pengguna informasi hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi, pendampingan administratif, inventarisasi dokumen hukum, pengelompokan dan pembaruan data, serta publikasi produk hukum pada sistem JDIH yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Data (Sisdatin). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan berkontribusi terhadap peningkatan keteraturan pengelolaan dokumen hukum, kemudahan akses informasi hukum, serta mendukung penyediaan data hukum yang lebih mutakhir dan terdokumentasi dengan baik. Optimalisasi pengelolaan JDIH juga memperkuat fungsi dokumentasi hukum sebagai sarana pendukung tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.