Studi ini menganalisis model kinerja pemerintah daerah di wilayah kepulauan dan perbatasan dengan menempatkan kepemimpinan adaptif dan reformasi tata kelola sebagai variabel penjelas utama. Studi dilakukan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, wilayah geografi kepulauan, kendala konektivitas dan posisi strategis sebagai daerah perbatasan nasional. Dengan menggunakan desain kuantitatif eksploratif, studi menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk data survei dari 78 responden masyarakat setempat di 17 distrik. Temuan menunjukkan kepemimpinan adaptif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Reformasi tata kelola juga memiliki pengaruh positif dan signifikan serta memberikan kontribusi yang lebih kuat daripada kepemimpinan adaptif. Secara bersamaan, kedua variabel tersebut menjelaskan kinerja pemerintah daerah secara substansial, khususnya dalam hal efektivitas pelayanan publik, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, pencapaian program pembangunan, dan akuntabilitas kinerja. Hasil ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah daerah di wilayah kepulauan tidak dapat hanya bergantung pada kapasitas kepemimpinan; hal itu juga membutuhkan sistem tata kelola yang akuntabel, transparan, terkoordinasi, dan berbasis data. Studi ini memberikan kontribusi pada kajian administrasi publik dengan menawarkan model kinerja yang dikontekstualisasikan untuk pemerintah daerah yang beroperasi di wilayah perbatasan yang terfragmentasi secara geografis dan sensitif secara strategis.