Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Resa Febriyanti
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Pada Badan Permusyawaratn Desa Studi Kasus di Desa Karamatwangi Resa Febriyanti; Rabith Madah khulaili Harsya; Ahmad Rofii
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.148

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah Desa yang di pilih secara demokrasi. yang disebut Badan Permusyawaratan Desa di karenakan memiliki peran penting untuk menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa selama masa jabatannya. Fenomena yang terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai tupoksi BPD. Berdasarkan fenomena yang telah di sebutkan, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dan apa yang menjadi faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris, dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertama, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagai pelaksana legilasi belum berjalan dengan baik di karenakan oleh kesibukkan anggota BPD nya. kedua faktor sumber daya manusia dan latar pendidikan anggota BPD rendah Sehingga tidak terlalu mengetahui mengenai tentang tupoksi BPD dan yang terakhir mengenai perda nomor 4 tahun 2020 belum mengetahuinya di karenakan kurangnya komunikasi dengan anggota BPD lainnya.
Co-Authors Ahmad Rofii Rabith Madah Khulaili Harsya