Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Am’mar Abdullah Arfan
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Iqbal Abdul Jabar; Am’mar Abdullah Arfan; Ubaidillah Ubaidillah
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.151

Abstract

Perubahan undang-undang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum, karena setiap keputusan legislasi merupakan hasil kompromi politik yang mengikat seluruh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam perspektif politik hukum, sekaligus menganalisisnya dengan fiqh siyasah sebagai kerangka keislaman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach), serta mengkaji data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini membawa sejumlah penyempurnaan, antara lain penambahan metode omnibus, penguatan partisipasi masyarakat (meaningful participation), pengaturan perundang-undangan berbasis elektronik, serta perbaikan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penyempurnaan ini juga menimbulkan kritik karena dinilai lebih berorientasi pada legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja daripada memperkuat kualitas legislasi itu sendiri. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, prinsip-prinsip musyawarah dan kemaslahatan umat tercermin dalam pengaturan partisipasi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya diwujudkan secara ideal. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai bentuk konsolidasi politik hukum sekaligus peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik legislasi di Indonesia.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN MELALUI PUTUSAN ELEKTRONIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT TERPENCIL Riyusi Fitriani; Jefik Zulfikar Hafizd; Am’mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.596

Abstract

Praktik transparansi dalam sistem peradilan Indonesia dapat dilihat dari adanya regulasi internal yang diterapkan di Mahkamah Agung serta kebijakan teknis mengenai penggunaan mekanisme pengadilan berbasis e-court. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mencerminkan penerapan sistem peradilan modern yang memanfaatkan teknologi, sejalan dengan prinsip efisiensi, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Terlebih lagi, pemanfaatan putusan elektronik memungkinkan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, untuk mengaksesnya. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, koneksi internet, dan kemampuan digital di kalangan masyarakat di lokasi-lokasi terpencil. Oleh sebab itu, lembaga peradilan perlu menawarkan solusi alternatif, misalnya dengan menyediakan bantuan hukum atau mekanisme untuk meminta salinan putusan secara langsung. Dengan langkah ini, penerapan UU No. 14 Tahun 2008 melalui putusan elektronik diharapkan bisa menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat prinsip keterbukaan informasi.
ANALISIS TUGAS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Dea Qotrunnada Munawaroh; Akhmad Nadirin; Am’mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 4 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v4i1.615

Abstract

The People’s Welfare Section of the Regional Secretariat holds a strategic position in supporting policy formulation, inter-agency coordination, program facilitation, and the monitoring and evaluation of public welfare policies. This study examines the implementation of duties performed by the People’s Welfare Section of the Majalengka Regency Regional Secretariat and assesses the support provided by human resources and administrative technology. The study employed a descriptive qualitative approach with an organizational case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and document analysis conducted in September 2024 and were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the People’s Welfare Section has performed functions related to policy preparation, coordination, facilitation, administration, monitoring, and evaluation. Its institutional position is primarily supportive and coordinative rather than that of a direct technical implementer of education, health, social welfare, or public assistance programs. The section is supported by ten employees, comprising five civil servants and five non-civil-service personnel. However, the adequacy of staffing and task distribution still requires systematic job and workload analysis. Technological support has begun to be developed through a web-based administrative system, but its effectiveness cannot yet be established because the system remains under development. Organizational strengthening should therefore focus on task arrangement, staff competency development, procedural standardization, and the integration of technology into existing work processes.
Co-Authors Akhmad Nadirin Dea Qotrunnada Munawaroh Jefik Zulfikar Hafizd Muhammad Iqbal Abdul Jabar Riyusi Fitriani Ubaidillah Ubaidillah