Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Mitigasi Bencana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Nabilla Marlianti; Relit Nur Edi; Alan Yati
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v12i1.20116

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun non alam, khususnya di wilayah pedesaan dataran rendah. Pemerintah telah mengatur penggunaan Dana Desa secara terarah melalui Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada Pasal 5 ayat (2) huruf h menetapkan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang, sehingga menuntut adanya penguatan kebijakan mitigasi melalui Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah pada aspek amanah, ‘adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Dana Desa dialokasikan pada BLT (15%), pembangunan fisik (62%), ketahanan pangan (20%), dan operasional kantor (3%), tanpa adanya alokasi khusus untuk mitigasi bencana. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap urgensi mitigasi bencana, dominasi program pembangunan fisik, tidak tercantumnya program mitigasi dalam RPJMDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, ‘adl, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2013 Sigit Sigit Eka Saputra; Liky Faizal; Alan Yati
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5633

Permasalahan HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, termasuk di RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya Pasal 5 mengenai pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan, implementasinya di tingkat kelurahan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program, seperti komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan tes HIV di fasilitas kesehatan, serta surveilans pada kelompok berisiko. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat secara merata. Selain itu, rendahnya pemahaman dan masih kuatnya stigma terhadap HIV/AIDS menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan masih terbatas. Hambatan lain meliputi lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Dalam perspektif Ibn Taymiyyah, kebijakan yang belum efektif menghilangkan kemudaratan belum sepenuhnya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan agar tujuan perlindungan jiwa dalam kerangka maqashid al-syari’ah dapat tercapai secara optimal.

Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Mitigasi Bencana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Nabilla Marlianti; Relit Nur Edi; Alan Yati
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v12i1.20116

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun non alam, khususnya di wilayah pedesaan dataran rendah. Pemerintah telah mengatur penggunaan Dana Desa secara terarah melalui Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada Pasal 5 ayat (2) huruf h menetapkan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang, sehingga menuntut adanya penguatan kebijakan mitigasi melalui Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah pada aspek amanah, ‘adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Dana Desa dialokasikan pada BLT (15%), pembangunan fisik (62%), ketahanan pangan (20%), dan operasional kantor (3%), tanpa adanya alokasi khusus untuk mitigasi bencana. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap urgensi mitigasi bencana, dominasi program pembangunan fisik, tidak tercantumnya program mitigasi dalam RPJMDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, ‘adl, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

TATA KELOLA PENANGGULANGAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG: PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Muhammad Lutfi Nazir; Fathul Mu'in; Alan Yati
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3208

This study analyzes the implementation of Article 31 of Bandar Lampung City Regulation No. 4 of 2017 on the eradication of slums in Way Lunik Village and examines it from the perspective of siyasah tanfidziyyah. Using a qualitative-descriptive approach based on field research, primary data were collected through observation and structured interviews with seven key informants (comprising representatives from the Housing and Settlement Agency, Way Lunik Village officials, community leaders, and affected residents), while secondary data included local regulations and fiqh siyasah literature. Data analysis was conducted using an interactive qualitative method through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that, normatively, Article 31 has provided a legal basis for settlement mitigation actions. However, implementation on the ground has not been optimal due to constraints regarding the legal status of PT BCKA’s land assets, a waste collection program that remains sporadic, and a lack of oversight. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the implementation of this policy has not fully fulfilled the principles of amanah, justice (al-?adl), protection of rights (?if? al-?uquq), and public accountability. This study concludes that there is a need to formulate legal discretion regarding land disputes, provide daily operational resources, and strengthen the values of siyasah tanfidziyyah so that slum mitigation efforts are oriented toward sustainable public welfare. ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang penanggulangan permukiman kumuh di Kelurahan Way Lunik serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan (field research), data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara terstruktur bersama 7 informan kunci (terdiri atas pihak Dinas Perumahan dan Permukiman, aparatur Kelurahan Way Lunik, tokoh masyarakat, dan warga terdampak), sedangkan data sekunder mencakup regulasi daerah dan literatur fiqh siyasah. Analisis data dilakukan secara interaktif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 31 telah memberikan landasan hukum bagi tindakan penanggulangan permukiman. Namun, implementasi di lapangan belum optimal akibat kendala status legalitas tanah aset PT BCKA, program pengangkutan sampah yang masih bersifat insidental, serta minimnya pengawasan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, keadilan (al-?adl), perlindungan hak (?if? al-?uquq), dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya formulasi diskresi hukum terkait sengketa lahan, penyediaan sarana operasional harian, dan penguatan nilai-nilai siyasah tanfidziyyah agar penanggulangan permukiman kumuh berorientasi pada kemaslahatan publik yang berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Fhadhila Yulina Sari; Nurnazli -; Alan Yati
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 18 No. 1 (2026): September
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu instrumen penerimaan daerah yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pasar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengatur pelaksanaan retribusi pelayanan pasar melalui Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pagi Kotabumi serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa dokumen pertanggungjawaban penerimaan retribusi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan secara administratif telah berjalan melalui penetapan tarif, pemungutan oleh petugas, penyetoran penerimaan ke kas daerah, pengawasan, serta pemberian teguran terhadap pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya. Data penerimaan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 anggaran retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.000.000.000 dengan realisasi Rp924.468.091 atau 30,82%. Pada tahun 2025 anggaran sebesar Rp1.725.800.000 dengan realisasi Rp889.658.370 atau 51,55%, sedangkan sampai Mei 2026 anggaran sebesar Rp1.369.754.454 dengan realisasi Rp116.499.480 atau sekitar 8,51%. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi telah menunjukkan unsur keadilan, amanah, pengawasan, dan kemaslahatan melalui pelayanan keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas pasar. Transparansi pemanfaatan penerimaan dan keterhubungan secara langsung antara penerimaan retribusi dengan pembiayaan keamanan masih perlu diperkuat. Diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi pengelolaan penerimaan, penguatan pengawasan, serta mekanisme penyampaian informasi kepada pedagang.

PELUANG DAN TANTANGAN PRODUK FINTECH LENDING SYARIAH (PEER-TO-PEER LENDING SYARIAH) BERIZIN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT: STUDI LITERATUR Alan Yati
Jurnal GeoCivic Vol 7 No 2 (2024): GEOCIVIC EDISI OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/geocivic.v7i2.9315

This study aims to identify the opportunities and challenges of sharia fintech lending in improving the welfare of the micro economy of the underprivileged, with a focus on sharia financing products registered with the Financial Services Authority (OJK). Sharia fintech lending, as an innovation in the financial sector, offers wider and fairer access to financial resources for the underprivileged, in accordance with sharia principles that avoid usury, gharar, and maysir. The research methodology used in this study uses qualitative research methods. This type of research is library research. This type of research is library research which is descriptive analytical. The data collection method uses primary data and secondary data. This study examines the opportunities and challenges of sharia fintech lending to help overcome the problem of community economic welfare. This study found that sharia fintech lending has great potential for and improves the economic welfare of the community. However, there are various obstacles that need to be overcome, obstacles such as product competition with Conventional Fintech, and Low levels of financial literacy and technological innovation are the main concerns.

Pelaksanaan Sosialisasi Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Perspektif Siyāsah Tanfīdziyah (Studi Di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) Ferdian Winanda; Frenki Frenki; Alan Yati
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2026): October, Education, Social Transformation, and Humanities in the Digital Era
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/cnwf4f94

This study analyzes the implementation of the socialization of guidelines for determining and affirming boundaries in Suka Negeri Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency, based on Article 8 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Confirming Village Boundaries from the perspective of siyāsah tanfīdziyah. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed for data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of socialization of village boundary confirmation has been carried out through the mechanism of displaying boundary maps at the Suka Negeri Village office. However, this implementation has not been optimal because there are no physical boundary markers such as gates or boundary markers. Moreover, direct and comprehensive socialization has not been carried out due to budget limitations, so some residents, especially newcomers, do not know the exact location of administrative boundaries and only rely on information from long-time residents. Unclear boundaries have the potential to trigger social disintegration, including difficulties in determining work areas during mutual cooperation activities. From a siyāsah tanfīdziyah perspective, this condition indicates the suboptimal function of the government's executive branch as ulil amri in carrying out its regulatory mandate for the public good (maṣlaḥah ʿāmmah). This research is expected to provide policy recommendations to strengthen socialization mechanisms, increase public participation, and align the implementation of Article 8 with Islamic sharia principles and positive law.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search