Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Progresif (JPP)
Jhonny Valentino
Universitas Sahid Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LEGAL ANALYSIS OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN ARMED CONFLICT: A STUDY OF INTERNATIONAL COURT DECISIONS Jhonny Valentino; Hotnida Suriani Siregar; Vajriah Chairun Nisa'a Purba
Jurnal Penelitian Progresif Vol 5 No 2 (2026): MARCH 2026 - AUGUST 2026
Publisher : CV Naskah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jpp.v5i2.361

Abstract

Non- international armed conflicts consistently give rise to massive and systematic human rights violations , which demand a comprehensive international legal response . The case of The Prosecutor v. Dominic Ongwen ( ICC-02/04-01/15) is one of the most monumental decisions in the history of the International Criminal Court (ICC), presenting a previously untested legal dimension , particularly regarding the defendant 's dual status as a former child soldier and perpetrator of large -scale international crimes . This study aims to analyze the application of the 1998 Rome Statute and the Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC) in qualifying gross human rights violations in the Ongwen case , as well as to examine the ICC's legal considerations in determining criminal responsibility and sentencing of the defendant . The method used is normative legal research with a statutory approach , a case approach , and a conceptual approach , based on a literature study of primary, secondary , and tertiary legal materials . The research results show that the ICC successfully qualified 62 charges of war crimes and crimes against humanity based on Article 7 and Article 8 of the Rome Statute , including the recognition of forced marriage as another inhumane act and forced pregnancy as a war crime — both of which constitute historic jurisprudential precedents. The synergy between the Rome Statute and the OPAC strengthens the prosecution of the recruitment of children under the age of 15 , although the gap in the age threshold with the OPAC creates a normative gray area . The ICC rejected the duress defense and asserted that past victim status does not eliminate criminal responsibility, as confirmed by the 2022 appeals ruling . This study recommends harmonization of the age threshold between the two instruments , the development of a reparation mechanism based on psychosocial rehabilitation , and the strengthening of national legislation in criminalizing child recruitment by non-state actors .
Analisis Yuridis Ketidakseimbangan Kedudukan Hukum Wajib Pajak dan Fiskus dalam Sengketa Pajak: (Studi Terhadap Pembatalan SKP tanpa Sanksi bagi Pemeriksa) Jhonny Valentino; Firmansyah; Saiful Anam
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6960

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidakseimbangan kedudukan hukum antara wajib pajak dan fiskus dalam sengketa pajak, terutama pada proses penerbitan dan pembatalan Surat Ketetapan Pajak. Dalam praktik perpajakan, fiskus memiliki kewenangan besar untuk memeriksa, menilai, mengoreksi, dan menerbitkan ketetapan pajak, sedangkan wajib pajak berada pada posisi yang lebih terbatas karena harus membuktikan keberatan atas koreksi yang dilakukan. Ketimpangan tersebut semakin terlihat ketika Surat Ketetapan Pajak dibatalkan, tetapi pemeriksa pajak tidak menerima konsekuensi hukum yang sebanding atas kesalahan prosedural atau substansial yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan Surat Ketetapan Pajak tanpa sanksi bagi pemeriksa dapat menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak wajib pajak. Wajib pajak menanggung beban waktu, biaya, administrasi, dan risiko hukum, sedangkan akuntabilitas pemeriksa belum terlihat secara tegas. Sistem sengketa pajak memerlukan penguatan mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban pemeriksa agar keseimbangan hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus dapat terjaga.  
Birokrasi Izin Pemeriksaan Pejabat Negara Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi : (Benturan Asas Equality Before The Law Dan Kepastian Hukum Acara) Jhonny Valentino; Leston Hasibuan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8731

Abstract

Penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara di Indonesia dihadapkan pada problematika birokrasi perizinan yang secara struktural berpotensi menghambat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Konstruksi hukum acara pidana Indonesia, baik dalam rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP lama) maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), memberikan privilese prosedural tertentu kepada pejabat negara berupa keharusan adanya izin pemeriksaan dari pejabat yang berwenang. Mekanisme ini menimbulkan benturan fundamental dengan asas equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privilese administratif pemeriksaan pejabat negara bersifat prosedural, bukan substantif, sehingga tidak membebaskan pejabat negara dari pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ketiadaan limitasi waktu yang tegas dan panjangnya alur birokrasi perizinan menimbulkan implikasi yuridis serius berupa terhambatnya penuntutan, terancamnya hak-hak tersangka atas kepastian hukum, dan melemahnya efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi mekanisme izin pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas
Co-Authors Firmansyah Hotnida Suriani Siregar Leston Hasibuan Saiful Anam Vajriah Chairun Nisa'a Purba