Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal Iuris Scientia
Saiful Anam
Universitas Sahid Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Saiful Anam
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/

Abstract

In the formation of laws and regulations, we tend to forget customary laws that have existed and are used in everyday life. The formation of laws and regulations based on cultural values and the nation's cultural culture needs serious attention. The search for customary law that applies in Indonesia to then be used as a basis for the formation of national law is very crucial in the midst of the decline in the adoption of the nation's cultural values so that customary law can be used as a reflection in the formation of law both at the central and regional levels in Indonesia. This writing uses sociological normative writing methods that will provide an elaboration of the position and position of the Customary Constitution in the Indonesian legal system. Through the writing of this journal, it is expected to provide an understanding of how important the position of the Customary Constitution is in legal development in the modern era. With the actualization of Customary Law in the formation of Law, it is hoped that we can nurture the wealth of noble values of the nation and be maintained as part of the nation's wealth, and Customary Law will still be used as a reference in every life of the nation and state in Indonesia.
Analisis Yuridis Ketidakseimbangan Kedudukan Hukum Wajib Pajak dan Fiskus dalam Sengketa Pajak: (Studi Terhadap Pembatalan SKP tanpa Sanksi bagi Pemeriksa) Jhonny Valentino; Firmansyah; Saiful Anam
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6960

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidakseimbangan kedudukan hukum antara wajib pajak dan fiskus dalam sengketa pajak, terutama pada proses penerbitan dan pembatalan Surat Ketetapan Pajak. Dalam praktik perpajakan, fiskus memiliki kewenangan besar untuk memeriksa, menilai, mengoreksi, dan menerbitkan ketetapan pajak, sedangkan wajib pajak berada pada posisi yang lebih terbatas karena harus membuktikan keberatan atas koreksi yang dilakukan. Ketimpangan tersebut semakin terlihat ketika Surat Ketetapan Pajak dibatalkan, tetapi pemeriksa pajak tidak menerima konsekuensi hukum yang sebanding atas kesalahan prosedural atau substansial yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan Surat Ketetapan Pajak tanpa sanksi bagi pemeriksa dapat menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak wajib pajak. Wajib pajak menanggung beban waktu, biaya, administrasi, dan risiko hukum, sedangkan akuntabilitas pemeriksa belum terlihat secara tegas. Sistem sengketa pajak memerlukan penguatan mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban pemeriksa agar keseimbangan hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus dapat terjaga.  
Co-Authors Firmansyah Jhonny Valentino