Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Peran Balai Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Fitri Hizria Ramadahni Aulia; Febrianti Siregar; Nazwa Aulia Cahyanti; Syarifuddin Syarifuddin
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11444

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perkembangan paradigma dari pendekatan pembalasan (retributive justice) menuju pendekatan rehabilitatif, reintegratif, dan restoratif yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga oleh peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Namun demikian, pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti overkapasitas Lapas, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian yang disesuaikan dengan asesmen risiko dan kebutuhan warga binaan. Selain itu, Bapas memiliki peran strategis dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan guna mendukung proses reintegrasi sosial serta mencegah terjadinya residivisme, sinergi antara Lapas dan Bapas masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan jumlah petugas, minimnya sarana pendukung, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. elaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.
EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DALAM MENGONTROL PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN Fitri Hizria Ramadahni; Nafra Salsabila; Aulia Aulia; Febrianti Siregar
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.14493

Abstract

ABSTRAK Praperadilan merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak tersangka. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan penyidik yang diduga melampaui kewenangannya, seperti penetapan tersangka tanpa alat bukti yang cukup, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praperadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan praperadilan belum optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mengkaji efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan praperadilan telah memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan penyidik, terutama terkait penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun demikian, efektivitas praperadilan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan, perbedaan penafsiran hakim terhadap objek praperadilan, singkatnya jangka waktu pemeriksaan, serta belum adanya standar yang seragam dalam menilai keabsahan tindakan penyidik. Di sisi lain, perkembangan pengaturan praperadilan, termasuk perluasan objek praperadilan dalam KUHAP terbaru, menunjukkan adanya penguatan fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta konsistensi hakim dalam menerapkan due process of law agar fungsi praperadilan dapat berjalan lebih efektif ABSTRACT Pretrial proceedings are a legal instrument designed to control the actions of law enforcement officers during the investigation phase to prevent abuse of authority that could harm the rights of suspects. However, in practice, investigators still encounter actions that allegedly exceed their authority, such as naming suspects without sufficient evidence, arrests and detentions that do not comply with procedures, and terminations of investigations without clear legal justification. This study aims to analyze the implementation of pretrial proceedings in examining the actions of law enforcement officers during the investigation phase, identify factors that contribute to the suboptimal effectiveness of pretrial proceedings in preventing abuse of authority, and assess the effectiveness of pretrial proceedings as an instrument for protecting suspects' rights. This study uses a normative legal research method that is descriptive and analytical, with a statutory, conceptual, and case-based approach. The data used are secondary data obtained through literature review and analyzed qualitatively using deductive methods. The results indicate that the implementation of pretrial proceedings provides suspects with the opportunity to challenge the validity of investigators' actions, particularly regarding suspect naming, arrest, detention, searches, and seizures. However, the effectiveness of pretrial proceedings still faces various obstacles, including limited scope of examination, differing interpretations of pretrial proceedings by judges, short examination periods, and the lack of uniform standards for assessing the legality of investigators' actions. On the other hand, developments in pretrial regulations, including the expansion of pretrial proceedings in the latest Criminal Procedure Code (KUHAP), indicate a strengthening of the pretrial process's function as a mechanism for monitoring and protecting human rights in the criminal justice process. Therefore, regulatory strengthening, increased professionalism of law enforcement officers, and consistent judicial implementation of due process of law are needed to ensure the pretrial process's effectiveness.
Transformasi Surat Berharga Konvensional ke Surat Berharga Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia M. Faisal Rahendra Lubis; Febrianti Siregar; Aswin Rifky Novanta; Arsyad Laksmana Pulungan; Mawardi Syahputra
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8198

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed financial transaction systems, including the use of securities. Conventional securities, which traditionally function as instruments of payment, evidence, and transfer of rights, face various challenges such as document forgery, loss, and administrative inefficiency. These conditions have encouraged the digitalization of securities, requiring adjustments within the Indonesian legal framework. This study aims to analyze the transformation of securities from conventional forms to digital formats within the perspective of Indonesian law and to assess the adequacy of existing regulations in addressing such developments. The research employs a normative juridical approach by examining primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials consisting of legal literature and previous studies. The findings indicate that although electronic documents have been legally recognized as valid evidence, there is no specific and comprehensive regulation governing digital securities. Consequently, legal uncertainty remains regarding the transfer of rights, evidentiary strength, and legal protection for holders of digital securities. This study is expected to contribute conceptually to the development of adaptive legal regulations that ensure legal certainty and protection in the context of modern digital transactions.