Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Student Research JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Khairul Bariyah Ak Simatupang
Universitas Al-Azhar Medan
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI MEKANISME YURIDIS-NORMATIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEGADUHAN HUKUM PASCA PENGUNDANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL Ade Amelia; Shafa Suhaila; Cahaya Shantyani; Khairul Bariyah Ak Simatupang; Oriza Satifa Wahyuni; Anisa Syahfitri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis turbulensi hukum atau "tindak kegaduhan" yang timbul akibat pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta merumuskan mekanisme penyelesaiannya yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kegaduhan yang dipicu oleh KUHP baru mencakup dimensi normatif, prosedural, dan sosial. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmoni horizontal yang masif dengan KUHAP lama, keberadaan pasal-pasal dengan norma kabur (vague norms), serta minimnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam proses legislasinya. Dampaknya, terjadi kebingungan prosedural di kalangan aparat penegak hukum dan resistensi sosial yang terinstitusionalisasi melalui gelombang uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi yudisial, legislatif, dan eksekutif secara menyeluruh terutama melalui percepatan pengesahan RUU KUHAP serta standardisasi panduan restriktif melalui Peraturan Mahkamah Agung guna mencegah ketidakpastian hukum dan konflik kelembagaan yang lebih luas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KORBAN PHK MASSAL DALAM KEBIJAKAN PENGHENTIAN OPERASIONAL PERUSAHAAN: STUDI KASUS PT TOBA PULP LESTARI Shafa Suhaila; Cahaya Shantyani; Khairul Bariyah Ak Simatupang; Ade Amelia; Oriza Satifa Wahyuni; Anisa Syahfitri
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i4.11486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat kebijakan penghentian operasional perusahaan, dengan fokus studi kasus pada PT Toba Pulp Lestari. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, kajian ini mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan PHK massal dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum positif dan implementasi di lapangan. PHK massal sering kali dilakukan secara sepihak dengan dalih efisiensi tanpa melalui tahapan prosedural wajib seperti perundingan bipartit. Selain itu, tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi hak normatif pekerja kerap mengalami keterlambatan atau pemotongan. Peran negara melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum juga dinilai belum optimal akibat keterbatasan kapasitas pengawas dan kompleksitas birokrasi peradilan hubungan industrial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan sanksi oleh pemerintah, peningkatan transparansi korporasi, serta penyederhanaan akses keadilan bagi pekerja.
Co-Authors Ade Amelia Anisa Syahfitri Cahaya Shantyani Oriza Satifa Wahyuni Shafa Suhaila