Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Lembaga Pengelola Wakaf dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir di Kota Binjai (Studi Kasus KUA Binjai Kota) Mutia Hasan PA; Muhammad Nur Iqbal
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11513

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi menuju wakaf produktif, yang keberhasilannya sangat bertumpu pada kapabilitas dan profesionalisme nazhir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, realitas di Kota Binjai menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan; pengelolaan wakaf masih didominasi oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai aktivitas sampingan, sehingga banyak aset tanah strategis hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial-keagamaan statis tanpa pengembangan ekonomi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai, mengidentifikasi kendala struktural maupun kultural yang dihadapi, serta merumuskan upaya taktis dalam meningkatkan profesionalisme nazhir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Pelaksana BWI Kota Binjai di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara data sekunder bersumber dari studi pustaka dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Kota Binjai telah melakukan sosialisasi regulasi wakaf di lima kecamatan, tetapi program pelatihan teknis formal untuk meningkatkan kompetensi nazhir belum berjalan maksimal akibat keterbatasan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Binjai. Hambatan kultural juga ditemukan berupa rendahnya pemahaman masyarakat dalam membedakan peran nazhir wakaf dengan pengurus masjid, meskipun di sisi lain para nazhir menunjukkan komitmen tinggi yang dibuktikan melalui surat pernyataan resmi serta kesediaan untuk diaudit. Kesimpulannya, kendala utama peningkatan profesionalisme nazhir di Kota Binjai bersifat struktural (pendanaan) dan kultural (pemahaman masyarakat). Sebagai langkah taktis ke depan, BWI Kota Binjai mengoptimalkan sinergi dengan penyuluh agama di tingkat kecamatan untuk memperluas edukasi perwakafan sembari terus mengusulkan dukungan anggaran daerah demi menyelenggarakan pelatihan kompetensi yang komprehensif di masa mendatang.
Kepatuhan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Coffeeshop di Era Digital: Tinjauan Literatur Nayla Syarifah Rangkuti; Tasya Ramadhani; Mutia Hasan PA; Budi Abdullah
Mesada: Journal of Innovative Research Vol. 3 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/ghqb6809

Abstract

Kepatuhan pajak penghasilan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola operasional berbagai jenis usaha, termasuk usaha coffee shop, yang kini banyak memanfaatkan sistem pembayaran digital, aplikasi kasir elektronik, serta platform pemasaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha coffee shop di era digital, mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, meliputi jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding, serta dokumen resmi yang diterbitkan pada periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pelaku usaha coffee shop dipengaruhi oleh faktor internal berupa literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemampuan administrasi keuangan, serta faktor eksternal berupa digitalisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan pemerintah. Digitalisasi melalui penggunaan sistem pembayaran elektronik, Point of Sales (POS), e-Filing, e-Billing, dan layanan perpajakan digital lainnya terbukti mampu meningkatkan transparansi transaksi, mempermudah pencatatan keuangan, serta mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi perpajakan dan literasi digital sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak penghasilan pada usaha coffee shop memerlukan sinergi antara penguatan sistem digital, peningkatan edukasi perpajakan, serta sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perpajakan UMKM dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di era digital.