Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efisiensi, Restrukturisasi, dan PHK Massal: Batas Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Strategi Bisnis Korporasi Indra Wijaya; Arrum Budi Leksono
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2026): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v3i2.50

Abstract

Efficiency and restructuring have become primary corporate strategies in responding to the pressures of globalization, technological disruption, and economic uncertainty. In practice, these strategies are often realized through mass layoffs, which have significant social, economic, and psychological impacts on workers. This article aims to analyze the position of mass layoffs within the framework of business law, examine the extent to which labor law provides substantive and procedural protection for workers, and define the limits of legal legitimacy for corporations' use of efficiency as an excuse without neglecting the principles of justice and worker protection.This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, accompanied by a limited comparative approach through a review of national and international empirical literature. The analysis is conducted qualitatively using prescriptive reasoning regarding labor law norms, the doctrine of business judgment, and the principles of worker protection in industrial relations. The results indicate that efficiency and restructuring can legally serve as grounds for mass layoffs as long as they meet the limits of legal legitimacy, namely, proving the rationality of the efficiency rationale, adherence to the principles of good faith and proportionality, fulfilling due process, and fulfilling workers' normative rights. Mass layoffs conducted without meeting these parameters have the potential to exceed legitimate business discretion and violate the principle of worker protection. This article emphasizes the importance of corporate accountability and strengthened legal oversight mechanisms to ensure that business efficiency is not pursued at the expense of social justice in industrial relations.
Analisis Yuridis Praktik Penghindaran Pajak Korporasi dalam Perspektif Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mohamad Haniv; Ina Heliany; Arrum Budi Leksono
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.678

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, korporasi sering melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Praktik ini pada dasarnya memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak selalu secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif serta penerapan prinsip Good Corporate Governance guna mendorong kepatuhan perpajakan korporasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghindaran pajak oleh korporasi dalam perspektif hukum serta mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam mencegah praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam menutup celah praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Selain itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan korporasi. Dengan demikian, sinergi antara pengaturan hukum perpajakan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.