<![CDATA[Carbon trading in the forestry sector is vital for reducing greenhouse gas emissions to the targeted level and for implementing a green economy in Indonesia. Within this scope, indigenous peoples hold a strategic position, as major carbon-potential forests are located in areas that they cultivate and preserve. Although several regulations have recognised the involvement of indigenous peoples in carbon trading, its implementation still faces issues over economic rights justice. Departing from this issue, this research analyses the standing of indigenous peoples in carbon trading, particularly in the forestry sector, identifies economic rights justice issues, and formulates a reinforcement model from the perspective of green economy law. Using a normative method, supported by statutory, conceptual, and philosophical approaches, this research reveals that the legal framework for carbon trading has enabled the participation of indigenous peoples by recognising customary forests and several forest management schemes. However, access to economic benefits is hampered by communal carbon rights issues, procedural complexity, limited institutional capacity, and the suboptimal benefit-sharing mechanism. Therefore, regulation reinforcement and a transparent, proportional distribution model are necessary. This research, therefore, offers a model of economic rights justice for indigenous peoples that integrates green economy law, justice theory, and the protection of customary rights into more inclusive and just carbon trading governance. Perdagangan karbon di sektor kehutanan sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga mencapai tingkat yang ditargetkan dan untuk menerapkan ekonomi hijau di Indonesia. Dalam lingkup ini, masyarakat adat memegang posisi strategis, karena sebagian besar hutan yang berpotensi karbon berada di wilayah yang mereka kelola dan lestarikan. Meskipun beberapa regulasi telah mengakui keterlibatan masyarakat adat dalam perdagangan karbon, implementasinya masih menghadapi persoalan terkait keadilan hak ekonomi. Berangkat dari isu tersebut, penelitian ini menganalisis kedudukan masyarakat adat dalam perdagangan karbon, khususnya di sektor kehutanan, mengidentifikasi masalah keadilan hak ekonomi, dan merumuskan model penguatan dari perspektif hukum ekonomi hijau. Dengan menggunakan metode normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum perdagangan karbon telah memungkinkan partisipasi masyarakat adat melalui pengakuan hutan adat dan beberapa skema pengelolaan hutan. Namun, akses terhadap manfaat ekonomi terhambat oleh masalah hak karbon komunal, kompleksitas prosedural, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pembagian keuntungan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta model distribusi yang transparan dan proporsional. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan model keadilan hak ekonomi bagi masyarakat adat yang mengintegrasikan hukum ekonomi hijau, teori keadilan, dan perlindungan hak-hak adat ke dalam tata kelola perdagangan karbon yang lebih inklusif dan berkeadilan.]]>
