Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Evaluasi Kinerja Kontrak Konstruksi Design and Build terhadap Waktu (Studi Kasus: Pembangunan Ruas Tol Serbelawan-Pematangsiantar STA 30+00 S/D 58+000) Isak Sahat Maruli Siregar; Anthoni Veery Mardianta; M. Ridwan Anas
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i6.64791

Abstract

Kontrak Design and Build banyak digunakan dalam proyek infrastruktur karena mengintegrasikan tanggung jawab desain dan konstruksi dalam satu entitas kontraktual serta diharapkan mempercepat penyelesaian proyek. Namun, penerapannya tidak selalu menjamin ketepatan waktu, terutama ketika proyek menghadapi kendala pembebasan lahan, perubahan desain, keterlambatan administrasi, dan pembagian risiko yang lemah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja waktu Proyek Jalan Tol Serbelawan–Pematangsiantar serta mengidentifikasi variabel kinerja kontrak yang paling memengaruhi penyelesaian proyek. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan indikator Earned Value Management, meliputi Schedule Performance Index, Schedule Deviation, Schedule Achievement Rate, dan Time to Open to Traffic. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap 18 ahli, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kontrak, addendum, jadwal, dan laporan kemajuan bulanan. Analisis regresi linier berganda dilakukan menggunakan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan signifikan, dengan durasi meningkat dari 670 menjadi 2.196 hari kalender melalui 12 addendum kontrak. Sebagian besar periode pelaksanaan mencatat nilai SPI kurang dari 1 dan deviasi jadwal negatif. Keandalan kontrak dalam mitigasi risiko menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan dan dominan terhadap kinerja waktu, dengan koefisien regresi 0,839. Dengan demikian, penerapan Design and Build memerlukan penguatan alokasi risiko, perencanaan, koordinasi, proses persetujuan, dan pengendalian jadwal berkelanjutan secara konsisten dan terukur.
Prioritas Rehabilitasi Daerah Irigasi yang Mendukung Program Ketahanan Pangan di Wilayah Sumatera Utara Al-Hafizh Al-Hafizh; Anthoni Veery Mardianta; Gina Cynthia R. Hasibuan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i6.64793

Abstract

Kerusakan jaringan irigasi dapat menurunkan produktivitas pertanian dan melemahkan ketahanan pangan, terutama ketika kebutuhan rehabilitasi lebih besar daripada anggaran pemerintah yang tersedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting daerah irigasi, menentukan prioritas rehabilitasi, membandingkan hasil metode Rank Case dan Analytic Hierarchy Process–Simple Additive Weighting (AHP–SAW), serta merumuskan rekomendasi rehabilitasi bagi daerah irigasi yang mendukung Program Food Estate di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian deskriptif kuantitatif ini mengkaji 13 daerah irigasi kewenangan provinsi yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Data sekunder diperoleh dari E-PAKSI dan dokumen perencanaan daerah, sedangkan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terhadap enam responden ahli yang dipilih secara purposive sampling. Penilaian menggunakan tujuh kriteria, yaitu luas areal, prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Hasil kedua metode secara konsisten menempatkan DI Lae Ordi, Sinamo, dan Aek Silang sebagai tiga prioritas utama rehabilitasi. Indeks AHP–SAW ketiganya masing-masing sebesar 38,56%, 41,91%, dan 45,59%, yang termasuk kategori kurang baik. Produktivitas tanam memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,30, diikuti kelembagaan P3A sebesar 0,21 dan prasarana fisik sebesar 0,18. Nilai rasio konsistensi sebesar 0,047 menunjukkan bahwa penilaian ahli telah konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AHP–SAW menghasilkan pemeringkatan yang lebih strategis dan terperinci karena mempertimbangkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Rehabilitasi perlu diprioritaskan pada perbaikan jaringan fisik, distribusi air, produktivitas tanam, dokumentasi teknis, dan penguatan kelembagaan, terutama pada tiga daerah irigasi dengan kinerja terendah.
A STUDY OF THE GOVERNMENT'S ROLE IN THE PUBLIC–PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) MANAGEMENT SCHEME: A CASE STUDY OF THE SITINJAU LAUIK FLYOVER PROJECT THROUGH THE COLLABORATION BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS AND PT. HUTAMA PANORAMA SITINJAU LAUIK Hasudungan Sinaga; Anthoni Veery Mardianta; Gina Cynthia Raphita Hasibuan
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of government in managing Public-Private Partnership (PPP) projects through a case study of the Sitinjau Lauik Flyover development in West Sumatra Province, Indonesia. The project represents one of the strategic infrastructure initiatives implemented to improve safety and traffic flow along the challenging transportation corridor connecting Padang City and Solok. Within the PPP framework, the government functions not only as the project owner but also as a regulator, facilitator, provider of support and guarantees, and supervisor throughout the entire project lifecycle. This study employs both qualitative and quantitative approaches to obtain a comprehensive understanding of project management dynamics. Qualitative data were collected through in-depth interviews with stakeholders involved in the project, while quantitative data were gathered through Likert-scale questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The analysis focuses on four principal dimensions of the government's role, namely regulatory functions, facilitative functions, government support, and supervision. The findings indicate that the government plays a significant role in directing policies, providing fiscal and non-fiscal support, and ensuring inter-agency coordination in the implementation of PPP projects. Nevertheless, the study also identifies several challenges faced by the government, including suboptimal inter-agency coordination, complex land acquisition processes, technical implementation issues, and policy consistency concerns that affect project sustainability. The study concludes that the success of PPP projects is strongly influenced by the government's institutional capacity, the effectiveness of project governance, and the quality of policies that facilitate balanced partnerships between the public and private sectors. Therefore, strengthening institutional coordination, enhancing transparency, and improving supervisory mechanisms are essential factors for increasing the effectiveness of PPP project implementation in Indonesia.