Siti Rahma
Universitas Islam Indragiri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN DOMESTIK (KDRT): SOLUSI PEMULIHAN DI ERA KUHP BARU Darmiwati; Siti Rahma; Edwar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/kd7sgr33

Abstract

Evaluasi kebijakan restitusi secara sistematis mengukur efektivitas pemulihan holistik bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi aspek fisik (rehabilitasi medis), psikis (konseling trauma), ekonomi (penggantian nafkah hilang), dan sosial (reintegrasi keluarga/masyarakat) serta mengidentifikasi kelemahan struktural seperti proses pengajuan yang lambat melalui LPSK, tingkat eksekusi rendah (~0,2% putusan hakim), dan fragmentasi regulasi. Restitusi dieksekusi secara paksa dalam rentang 14-60 hari pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan kompensasi negara dari LPSK sebagai jaring pengaman jika pelaku tidak mampu membayar, menjadikannya instrumen strategis keadilan korektif yang mengintegrasikan restorative justice. Dalam konteks KDRT, restitusi memegang peran sentral sebagai pemulihan materiil (biaya medis, kerugian ekonomi) dan immateriil (trauma psikis, stigma sosial), sejalan dengan amanat UU PKDRT No. 23/2004, UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31/2014 jo. No. 13/2022, serta KUHP Baru No. 1/2023 (Pasal 66). Namun, implementasinya terhambat oleh kekosongan hukum spesifik di UU PKDRT (tanpa sanksi pidana tambahan eksplisit), fragmentasi norma antar-undang-undang, proses hukum rumit (penggabungan pidana-perdata per Pasal 98 KUHAP), kurangnya kesiapan aparat penegak hukum dalam pendekatan korban-sentris, minimnya pengawasan eksekusi putusan, serta faktor struktural-kultural seperti dark figure kasus tinggi akibat stigma "jaga praja", rasa malu korban, dan ancaman relasi kuasa domestic
Sengketa Pers: Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE dan UU Pers Ramadana; Siti Rahma; Syariffuddin
Indragiri Law Review Vol. 3 No. 3 (2025): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v3i3.217

Abstract

This study examines legal issues regarding press disputes arising from alleged defamation in online media, which often lead to legal uncertainty and the risk of criminalization against journalists. The objectives are to analyze applicable legal provisions and formulate dispute resolution mechanisms consistent with the principles of press freedom and professional responsibility. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal overlapping regulations between the Electronic Information and Transactions Law as general law and the Press Law as specific law. Under the principle of lex specialis derogat legi generali, journalists working in accordance with journalistic standards shall have their disputes resolved through non-criminal procedures at the Press Council. In contrast, reporting that fails to meet professional standards may be subject to general legal provisions. It is concluded that press disputes should be prioritized for resolution through the Press Council mechanism, while criminal law may only be applied if malicious intent or false information is proven.