Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Azhar Islamic Law Review SELODANG MAYANG Indonesian Journal of Cultural and Community Development jurnal hukum das sollen Jurnal Karya Abdi Jurnal Riset Indragiri
Syariffuddin Syariffuddin
Universitas Islam Indragiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1647

Abstract

Abstrak Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya.
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP VAKSINISASI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffuddin Syariffuddin; Fitri Wahyuni; Siti Rahmah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2922

Abstract

Corona Virus 2019 (Covid-19) adalah salah satu jenis penyakit menular yang diakibatkan oleh virus Sars-CoV-2, dimana penderita akan mengalami sindrom pernapasan akut. Kabupaten Indragiri hilir sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau juga merasakan efek dari penyakit covid-19. Setahun kemudian baru ditemukan vaksin yang mengatasi penyakit tersebut. Vaksin-vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah Astrazeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Dalam pelaksanaannya, Vaksinisasi covid-19 masih saja mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan bahwa vaksin covid-19 tidak akan dan bisa menyebabkan kematian, vaksin covid-19 tidak halal dan lain-lain. Adanya keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat tentu dapat menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti vaksinisasi covid-19, dan pada akhirnya akan menyebabkan pemberantasan covid-19 di Kabupaten Indragiri Hili menjadi terkendala. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode langsung turun ke masyarakat dengan melakukan  pendidikan  kepada masyarakat, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengabdian ini diberikan penjelasan bahwa vaksinisasi covid-19 wajib untuk diikuti oleh masyarakat, ketentuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Perpres No. 14 Tahun 2021, bagi masyarakat yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi administratif sampai sanksi pidana denda. Penolakan akan vaksin biasanya didasarkan bahwa vaksin tidak halal, namun hal tersebut telah dijawab oleh MUI melalui Fatwa MUI No. 02/2021 bahwa vaksin covid-19 dari Sinovac  hukumnya adalah suci dan halal.
Integrated Legal Education on the Dangers of Drugs and Their Prevention for Students of IT IT Middle School Insan Mulia, Sungai Intan Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency Fitri Wahyuni; Syarifuddin Syarifuddin; Siti Rahmah; Darmiwati Darmiwati; Muhsin Muhsin; Wandi Wandi
KARYA ABDI Vol 1 No 1 (2020): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v1i01.1061

Abstract

The misuse and circulation of illicit drugs is a widespread, complex, and complex issue facing the Indonesian people lately, as it can have many negative effects, especially among the younger generation. Therefore, massive prevention efforts must be made through integrated legal counsel such as the Faculty of Law of the Islamic University of Islamic Universities in schools. One of the selected schools is the Junior High IT IT High School located in the Sungai Intan Village of West Suburban Suburban Suburban Hulu district. In the implementation of the counseling the aim is for students to understand the dangers of drugs and to avoid the dangers of drugs so that they can become better generations and work better. This method of implementing community service activities is done with data collection techniques through Library and lecture studies. The source of data obtained in the practice of public service counseling is secondary data consisting of: primary legal materials, and secondary legal materials. While analyzing data using a deductive thinking method, it is a mindset based on common things and then draws on specific conclusions. Results and discussion. Commitment activities to the community of legal counsel on Drug Danger and its Prevention for Students / Junior High School IT High School People in Sungai Intan Suburban Suburban District Upstream from the stages of activity preparation, implementation and closure. At the time of implementation each drug dealer presented the drug and its preventive material. The activity received excellent response from the participants as evidenced by the many questions from the participants and the increased knowledge of the participants about the dangers of drugs and their prevention
IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar hukum perburuhan di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian kedudukan buruh di Indonesia masih lemah, khususnya tentang buruh outsourcing. Dasar dari outsourcing yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk manajemen BUMN adalah masalah tenaga kerja Outsourcing. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan ketenagakerjaan di BUMN meminta agar BUMN dapat menangani permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM BIDANG LEGISLASI Syariffuddin Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2013-2017 Syariffuddin Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep dasar penyelenggaraan Pemilukada tercantum didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dijabarkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilukada maka dikeluarkanlah PP 6 Tahun 2005. Sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir maka dibentuklah KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai masih kekurangan-kekurangan didalam pelaksanaannya, seperti banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. hal ini setali tiga uang dengan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, seyogianya lembaga ini berfungsi sebagai pengawas pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir, namun fungsinya tersebut seringkali tidak tampak dipermukaan dengan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti bahkan dibiarkan hilang begitu saja.
Pernikahan Lintas Agama Muslim dengan Non Muslim Perspektif Hukum Islam Herdiansyah Herdiansyah; Novyar Satriawan Fikri; Syariffuddin Syariffuddin
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v5i1.208

Abstract

AbstractMarriage is a means of social and divine interaction. Islam strongly recommends that marriage relations must be accompanied by an element of equivalence or harmony. One of the elements of equivalence or harmony is in terms of religious beliefs. This research was conducted with the aim of knowing (1) how is the view of Islamic law in addressing interfaith marriages between Muslims and non-Muslims; (2) what are the social impacts of interfaith marriages between Muslims and non-Muslims. This research is a type of library research, by examining and reviewing sources from books and literature related to the issues discussed, or other supporting sources. The final conclusion of this study: First, interfaith marriages between Muslims and non-Muslims when viewed from the perspective of Islamic law can be divided into four categories, along with their respective laws. Second: regarding what is meant by Ahlul Kitab women who are allowed to marry Muslim men, there are many differences of opinion among scholars, there are some who forbid it on the grounds that Ahlul Kitab are also polytheists, but the majority of scholars still allow it, some allow it with conditions and there are also allowed it unconditionally. Third: it is permissible for a Muslim man to marry a Biblical woman with the intention that he is able to influence his wife and children to embrace Islam, because he tends to have power. Fourth: If viewed from a benefit perspective, the marriage of a Muslim man to a Muslim woman who is muhshanah at the moment is Indonesian scholars, especially through the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) forbidding this marriage. The social impact of interfaith marriages between Muslims and non-Muslims will harm the values of Islamic religious teachings, and will greatly affect the domestic life between husband and wife as well as the process of education and upbringing of their offspring. 
Empowering Rehabilitation: An Exploration of Legal Counselling's Role in Female Inmate Assimilation at Indonesian Penitentiaries Fitri Wahyuni; Siti Rahmah; Syarifuddin Syarifuddin
Indonesian Journal of Cultural and Community Development Vol 14 No 3 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijccd.v14i3.894

Abstract

This study aims to examine the implementation of community service activities as part of the Tri Dharma Perguruan Tinggi (Three Pillars of Higher Education) by lecturers, focusing on legal counseling on Islamic law for female inmates at Class II A Tembilahan Penitentiary. The research employs a direct field approach, offering lectures related to Islamic law and providing counseling opportunities. It spans over a period from January 2023 to March 2023. The findings indicate a noticeable increase in legal awareness and a potential for assimilation among female convicts, contributing to their mental development and promoting repentance. These measures are anticipated to result in a deterrent effect, preventing the recurrence of past transgressions. The implications of this research underline the crucial role of academic involvement in penitentiaries, specifically highlighting the impact of integrating the teaching of Islamic law into the rehabilitation of female convicts. Highlights: Implementation of legal counseling by academic lecturers contributes significantly to the increase of legal awareness among female inmates at Class II A Tembilahan Penitentiary. Lectures on Islamic law over a three-month period contributed to noticeable mental development and a sense of repentance among the inmates. The integration of academic community services in penitentiaries presents a potential deterrent effect and reduces the chances of inmates repeating past transgressions. Keywords: Legal Counseling, Islamic Law, Female Inmates, Rehabilitation, Assimilation
IMPLIKASI COVID -19 TERHADAP KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Fitri Wahyuni, Indra Muchlis, Syarifuddin
Res Nullius Law Journal Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v3i1.4391

Abstract

COVID-19 as a global pandemic has significance for various aspects of the life of society, nation and state. Of the various aspects affected, one of which is the legal aspect, especially related to the awareness of traffic laws during the Covid 19 period. In this study the main problems are (1) What are the implications of Covid-19 on traffic law awareness in Indragiri Hilir Regency (2) ) What efforts did the police make to overcome the low level of legal awareness during the Covid-19 period in Indragiri Hilir Regency. This research is a sociological legal research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection techniques are through field observations and interviews with respondents. The occurrence of covid 19 had an impact on the awareness of traffic laws in Indragi Hilir Regency. This is evident from the results of research conducted by field researchers that there were many traffic violations during the Covid 19 period because the motorcycle riders thought that there was tolerance from law enforcement officers in making repressive efforts (prosecution) for those who violated traffic rules. During the Covid 19 era, people paid more attention to health protocols than road traffic rules, such as they were more afraid of not wearing masks than not wearing helmets on the road while driving a motorcycle. This assumption clearly shows that the level of legal awareness in road traffic is still low. Efforts are made to increase legal awareness through prevention and enforcement efforts. Prevention efforts are more advanced than prosecution during the Covid 19 period
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffuddin
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The basis of labor law in Indonesia is regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "every citizen has the right to work and a life worthy of humanity". The article reflects that work is very important to create prosperity for everyone. Work agreements for a specified time are regulated in Article 59 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Fixed Time Worker means all workers who are bound by a Fixed Time Work Agreement. Provisions regarding the Fixed Time Work Agreement are regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 100/MEN/IV/2004 concerning Implementation of Specific Time Work Agreements.
Co-Authors Darmiwati Darmiwati Fitri Wahyuni Fitri Wahyuni Herdiansyah Jamri Jamri, Jamri Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Novyar Satriawan Fikri, KMS Nurhan Siti Rahmah Siti Rahmah Wandi Wandi Wandi, Wandi