<![CDATA[Infrastruktur kritis nasional, seperti sektor energi, telekomunikasi, transportasi, perbankan, kesehatan, dan layanan pemerintahan, semakin bergantung pada sistem siber-fisik yang saling terhubung melalui jaringan digital. Ketergantungan tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi operasional, namun di sisi lain memperluas attack surface sehingga meningkatkan risiko terhadap berbagai ancaman siber, seperti ransomware, serangan distributed denial-of-service (DDoS), pencurian data, hingga sabotase terhadap layanan publik. Oleh karena itu, keamanan siber menjadi isu strategis yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional infrastruktur kritis dan stabilitas nasional. Artikel ini bertujuan menyajikan tinjauan literatur sistematis mengenai kondisi terkini, tantangan, kebijakan, serta strategi penguatan keamanan siber pada infrastruktur kritis di Indonesia tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka terhadap publikasi ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta berbagai standar internasional, seperti NIST Cybersecurity Framework, ISO/IEC 27001, dan ENISA, yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tata kelola lintas sektor yang belum terintegrasi secara optimal, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi keamanan siber, rendahnya tingkat kematangan manajemen risiko siber pada sebagian operator infrastruktur kritis, serta belum optimalnya mekanisme pertukaran informasi ancaman secara real-time. Perbandingan dengan praktik terbaik di Jepang menunjukkan bahwa keberadaan lembaga koordinasi nasional yang kuat, kewajiban pelaporan insiden, pelaksanaan simulasi keamanan secara berkala, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta mampu meningkatkan efektivitas respons terhadap insiden siber. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola keamanan siber nasional, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan mekanisme berbagi informasi ancaman, serta penerapan kerangka manajemen risiko berbasis standar internasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan resiliensi infrastruktur kritis Indonesia dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks di masa depan.]]>
