Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Rahmawati Nurul Jannah
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Problematika Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Penerbitan Paspor Sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian Shandy Suryamahendra; Rahmawati Nurul Jannah; Mochammad Ryanindityo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7250

Abstract

Pelayanan penerbitan paspor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak administratif warga negara serta mobilitas masyarakat dalam melakukan perjalanan internasional. Dalam era reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pelayanan penerbitan paspor menjadi penting karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan penerbitan paspor serta mengidentifikasi berbagai problematika dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan sumber lain yang relevan dengan pelayanan publik dan tata kelola keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan penerbitan paspor telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui digitalisasi pelayanan, penerapan sistem antrean elektronik, penggunaan aplikasi M-Paspor, serta peningkatan transparansi informasi pelayanan. Berbagai inovasi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi berbagai kendala seperti tingginya volume permohonan paspor, keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem teknologi informasi, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta masih ditemukannya berbagai keluhan terkait efektivitas pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan penerbitan paspor belum sepenuhnya berjalan optimal.
OPTIMALISASI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA GIANYAR DALAM PELAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR Made Karisma Iswaria Dewi; Rahmawati Nurul Jannah; Wisnu Widayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7296

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pelayanan paspor pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Gianyar yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya permintaan pelayanan paspor pasca-pandemi COVID-19, serta kebutuhan pemerataan akses layanan keimigrasian bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pelayanan di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi optimalisasi pelayanan publik, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran layanan paspor di MPP Gianyar telah memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, serta memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Gianyar dan sekitarnya. Namun demikian, optimalisasi belum berjalan secara maksimal akibat keterbatasan jumlah pegawai, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pelayanan paspor di MPP, kurangnya informasi prosedural bagi pemohon, serta belum adanya survei kepuasan masyarakat secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan melalui penambahan sumber daya manusia, penyusunan SOP khusus, peningkatan akses informasi, serta pelaksanaan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA Salsabila Sartika; Salsabila Andi Jani; Rahmawati Nurul Jannah
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14674

Abstract

Human trafficking is one of the forms of transnational crime that poses a serious threat to human rights, national security, and social order. The development of globalization and the increasing mobility of people across countries have caused trafficking crimes to evolve into more complex and organized forms. The Indonesian government has issued various policies to prevent human trafficking through strengthening regulations, cross-sector supervision, and inter-agency cooperation. This study aims to analyze the implementation of policies to prevent human trafficking in Indonesia and to identify obstacles and optimization efforts in implementing such policies from the perspective of law and national security. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies by reviewing laws and regulations, scientific journals, books, and other relevant legal sources. The results show that the implementation of anti-trafficking policies has been carried out through strengthening regulations, establishing task forces, supervising migrant worker departure routes, and increasing inter-agency cooperation. However, the implementation still faces several obstacles such as weak supervision, low public awareness, limited human resources, and increasingly complex trafficking modes. Therefore, optimization efforts are needed through strengthening inter-agency coordination, improving supervision, public education, and utilizing information technology to support the effectiveness of preventing human trafficking in Indonesia.
Co-Authors Made Karisma Iswaria Dewi Mochammad Ryanindityo Salsabila Andi Jani Salsabila Sartika Shandy Suryamahendra Widayat, Wisnu