Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
M. Asyharuddin
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yarni Zalukhu; M. Asyharuddin; Wuri Sumampouw
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7344

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia termasuk Kota Balikpapan, yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I, namun pada penerapannya sering bervariasi. Terdapat kesenjangan antara Pasal 112 dengan Pasal 144 terkait recidive, di mana batasan waktu 3 tahun untuk pemberatan pidana dianggap mempersempit ruang pencegahan pengulangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis Pasal 112 Ayat (1) terhadap kesenjangan dalam Pasal 144 serta mengidentifikasi implementasi hukum dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan normatif dalam Pasal 144 yang bertentangan dengan teori pencegahan khusus dan asas proposionalitas, serta implementasi hukum yang tidak konsisten dalam kedua putusan, di mana riwayat recidive tidak selalu dijadikan dasar pemberatan pidana. Kesimpulan menegaskan perlunya revisi UU Narkotika untuk memperpanjang batasan waktu pemberatan recidive, serta penerapan sanksi yang lebih konsisten oleh hakim dan jaksa. Saran diberikan untuk meningkatkan pengawasan rehabilitasi bagi pelaku recidive guna mencegah pengulangan dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.
Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Penganiayaan Ditinjau Dari Teori Kausalitas Adequat Objektif Rucci Saktika Subhan; M. Asyharuddin; Wuri Sumampouw
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana penganiayaan ditinjau dari teori kausalitas adequat objektif serta menganalisis kedudukan penolakan perawatan oleh korban dalam hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban pada Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengakui adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban sehingga menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun, berdasarkan teori kausalitas adequat objektif, luka yang dialami korban memiliki karakteristik luka berat yang secara objektif berpotensi menimbulkan kematian sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa penolakan korban untuk menjalani perawatan lanjutan karena keterbatasan ekonomi tidak memutus hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban karena keadaan tersebut masih dapat diperkirakan secara wajar. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas kematian korban tetap dapat dibebankan kepada terdakwa berdasarkan teori kausalitas adequat objektif.
Co-Authors Rucci Saktika Subhan Wuri Sumampouw Wuri Sumampouw Yarni Zalukhu