<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa emas digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan. Namun, pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris masih menghadapi persoalan hukum, terutama terkait pembuktian kepemilikan, akses terhadap akun digital, serta kepastian hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini membahas praktik kepemilikan emas digital di Indonesia serta pembuktian dan pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan emas digital dapat dilakukan melalui alat bukti elektronik berupa akun, data transaksi, dan catatan kepemilikan digital yang diakui dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris dilakukan melalui mekanisme administratif pada platform penyedia layanan dengan melampirkan bukti kematian dan identitas ahli waris. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, emas digital dapat menjadi objek warisan selama memenuhi prinsip syariah, memiliki underlying asset yang jelas, serta terhindar dari unsur gharar dan riba.]]>
