Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) PACTUM LAW JOURNAL Nizham Journal of Islamic Studies Indonesia Private Law Review SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Hukum Malahayati NEGREI: Academic Journal of Law and Governance AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Yuridika VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal of Islamic Law Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum jle
Nunung Rodliyah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Irawan, Andri; Rodliyah, Nunung; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank syariah memberikan keuntungan dengan pembagian yang adil dan menjamin keterbukaan jumlah keuntungan yang dikelolahnya. Pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang kurang memahami keberadaan bank syariah, sehingga kurang menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan penghimpuan dana dengan akad mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lampung Timur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi pada prakteknya mudharib kurang memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana shahibul maal, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh shahibul maal terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad mudharabah yaitu penggunaan akad mudharabah akan berakibat diperolehnya keuntungan bagi hasil untuk shahibul maal dan mudharib. Apabila pelaksanaan akad mudharabah berjalan tidak sesuai dengan syarat, maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian.Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Akad Mudharabah, Bank Syariah.
AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan) Farani, Rabbiyatussha; Rodliyah, Nunung; Nargis, Nilla
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (Rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman (Marhun bih) yang diterimanya. Marhun memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan menimbulkan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum antara kedua belah pihak serta akibat hukum yang bertimbal balik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer,  sekunder, dan  tersier.  Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai syariah. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukan gadai syariah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Akibat hukum transaksi gadai syariah meliputi hak dan kewajiban, rahin yang berhak mendapatkan piutangnya dan berkewajiban menyerahkan barangnya, serta murtahin yang berhak mendapatkan biaya ujrah dan berkewajiban memberikan uang pinjaman kepada rahin.Kata Kunci : Gadai Syariah, Pegadaian Syariah, Akibat Hukum
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF PADA PUTUSAN NOMOR 1562/PDT.G/2013/PA.JU Kurniawati, Ria; Rodliyah, Nunung; Oktaviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik wakaf yang terjadi dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara. Salah satu kasus pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah dalam penulisan ini, bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah wakaf. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini adalah alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan UU Wakaf adalah Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 tidak sesuai dengan UU Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU adalah tidak memenuhi UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, karena Tergugat bukan pemilik sah dari tanah tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah Akta Ikrar Wakaf dianggap tidak pernah ada. Kata Kunci : Pembatalan, Pertimbangan, Tanah, Wakaf
Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nunung Rodliyah
KEADILAN PROGRESIF Vol 5, No 1 (2014): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.559 KB)

Abstract

Issues to be considered by a husband and wife who will do a divorce is a problem child who has been born into the marriage. In this case the divorce will be legal consequences for the child, the child must choose to participate or join her father. The problem in this research is how the legal consequences of divorce in terms of the responsibilities of parents who have divorced under Law No. 1 of 1974 on Marriage. The method used is normative and empirical using secondary data and primary data. Analysis of qualitative data. Based on the results of research and discussion, the legal consequences of divorce under Law No. 1 of 1974 on Marriage is a legal consequence of the maintenance of the child, the joint property and income of the wife is divorced and living to children. Advice is should the husband and wife who want to be able to think of divorce as a result of divorce, especially to the problems of both children both morally and materially.
Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Nunung Rodliyah
PRANATA HUKUM Vol 8 No 1 (2013): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v8i1.126

Abstract

According to Islamic marriage law, each oral marriage agreement must fullfill all marriage requrements. For the sake of marriage administration, each marriage events must be registered and the proof of registration is a marriage sertificate issued by the head of The Office of Religion Affairs (KUA) given to the couple. The sertificate proves the couple as a legal spouse to all other parties. A marriage without serificate may be requested to Local District Religion Court for a legal decision (Isbat nikah).
APPLICATION OF ISLAMIC ECONOMIC LAW OF MURABAHAH FUNDING IN ISLAMIC BANKING Nunung Rodliyah
International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) 2016: 3th IConLBG
Publisher : UBL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.035 KB)

Abstract

The Bank is a financial institution that has a strategic role in developing national development. Banking world recognize two systems, namely the economic system of conventional and Islamic economic system. Conventional economic systems are commercial banks and rural banks. Islamic bank is a bank that uses the basic Islamic law and doing business with the Islamic principles referring to the Al - Quran and Al -Hadith and Al- Ro'yu (reasonable minds). One Islamic products that exist in Islamic banking is murabaha financing. Their financing channeled Islamic bank will always involve risks, namely the risk of losses due to non-current provision of financing or financing problems. The problem in this research is how the application of the principle of economic law on the Sharia to financing murabaha Islamic Banking and rescue efforts against murabaha financing is problematic. This study is a normative legal research with descriptive type. This research is using the normative legal - normative approach applied to the type of normative approach, analytical legal substance (approach of legal content analysis). The data used are secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The findings of the research that murabahah on Islamic Banking uses wakalah that empowers the customer to buy the object or objects that have been agreed in the contract , so that execution of the contract murabaha does not conflict with existing provisions , whether the provisions issued by the National Sharia Council of Indonesian Ulema Council No. 04/DSN - MUI / IV / 2000 on murabaha and Bank Indonesia Regulation Number 7/46 / PBI / 2005 on Contract Assembler and Disbursement For banks Conducting Business Based on the principle of murabaha financing Syariah. Upaya rescue troubled on researching Islamic Banking customers , when acting in good faith efforts to rescue the troubled murabaha financing is done through financing by way of rescheduling restructuring (rescheduling), reconditioning (back requirements) , and restructuring (restructuring).
Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungankonsumen ( Studi Usaha Keripik Singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan) Nunung Rodliyah; Tio Rizki Fertika; Rissa Afni Martinouva; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4159

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga harus  tersedia, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain dalam kemasan terhadap setiap produk yang akan dibeli ataupun dikonsumsi. Penelitian ini  membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan, dan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan. Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan masih banyak yang belum menyadari pentingnya labelisasi  guna Perlindungan Konsumennya. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, objek penelitian ini adalah Pelaku Usaha Keripik Singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dilakukan oleh Sanitarian Penyelia (Kesling) dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisi tentang labelisasi produk olahan pangan dan upaya pengawasana agar produsen/pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajiban sesuai ketentuan labelisasi produk olahan pangan. Jika pelaku usaha melanggar kesadaran hukumnya dapat diberikan sanksi atau peringatan.   Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku usaha, Labelisasi Produk
Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan: No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt.) Nunung Rodliyah; Delvi Liana; Chandra Muliawan; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4141

Abstract

Perceraian yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang lahir dari pernikahan. Kompilasi hukum islam telah mengatur akibat hukum yang terjadi karena perceraian. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang lebih berhak memegang hak asuh anak dibandingkan ayahnya.  Hakim dalam Putusan Nomor 007/Pdt.G/2019/PA.Gdt telah memutuskan bahwa pengasuhan anaknya jatuh pada ayahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam hal hak asuh anak pada Pengadilan Agama tersebut dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.Proses penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian Pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Normatif. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Pengumpulan data dari informan terkait di Pengadilan Agama Pesawaran. Analisis dilakukan dengan cara sistematis yaitu dengan mengklasifikasikan dan menafsirkan data sesuai dengan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode Deduktif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pesawaran dalam hal hak asuh anak tidak serta merta digunakan melainkan lebih mengutamakan kepentingan anak tersebut. Hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut yaitu terhadap hubungan suami istri maka bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak satu raj’i wajib memberikan nafkah mut’ah, makan dan kiswah serta masih berhak terhadap istri yang ditalak selama masa iddah, sedangkan akibat hukum terhadap hak asuh anak yang jatuh pada ayah maka baik ibu maupun ayah wajib memberikan kasih sayang dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut. Kata Kunci :Perceraian, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama
HUKUM EKONOMI SYARIAH : TELAAH REGULASI PENERBITAN SUKUK IJARAH Nunung Rodliyah; Ade Oktaritas KY; Ricco Andreas
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 6 No 02 (2018): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Postgraduate State Islamic Institute (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.006 KB)

Abstract

The investment discussed in this study is an example of investment activities in the Islamic capital market. Indonesia, which has the potential of being a majority Muslim population, is expected to be able to accommodate and actively participate as the main perpetrators of Indonesia's sharia capital market, which is supported by regulations as a counterweight to capital market transaction activities.In this study, legal issues are explained systematically in the form of the first problem formulation, what are the forms of regulations and the mechanisms that are applied in the issuance of ijarah sukuk, secondly the legal context of parties in the issuance of sukuk based on ijarah agreement. The type of research used in this research is normative, with descriptive research type.The problem approach used is inventorying legal material (data) the results of processing for the study were analyzed using qualitative analysis methods, by producing a description of the data in the form of sentences arranged in a regular, logical, and effective manner. The results of this study are 1.) Sukuk transactions in Indonesia are regulated in several regulations, namely the Law, OJK Regulations, and Fatwa. Regarding the mechanism for issuing sukuk, it follows the procedure based on the Ijarah agreement which is governed by Islamic law. 2.) The legal context of the parties to the sukuk transaction includes the rights and obligations of the parties, which are governed by the provisions of both national positive law and Islamic law.
KEDUDUKAN FATWA TERHADAP DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BASYARNAS Nunung Rodliyah; Nila Nargis; Abdur Rohman Husen
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 7 No 01 (2019): Hukum Islam
Publisher : Postgraduate State Islamic Institute (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.093 KB)

Abstract

The role of fatwa in supporting the implementation and implementation of sharia law in Indonesia is very diverse, for example in the implementation of contract agreements. Ideal contract in the contract of national sharia In language, the word "contract" comes from the Arabic language al-qAqd which is used in many meanings, all of which return to the meaning of the bond or merging two things. This definition includes all types of commitments, both from two or more parties, such as buying and selling contract, rent and marriage contract and others. The problems discussed in this paper are the Legal Basis of the Strength of Binding Fatwa in Regulating the Settlement of Sharia Economic Disputes in Indonesia through Basyarnas.The results discussed regarding Fatwa are solutions that provide religious answers to the problems that arise which are always developing and so complex, besides discussing the mechanism of proceedings in Basyarnas.Conclusion of this writing, Fatwa is increasingly developing as the times develop and its role in supporting the construction of the legal basis must be strengthened or at least be a special consideration for judges to resolve disputes on a concrete basis and can be accepted logically by litigants.
Co-Authors Abdur Rohman Husen Ade Oktaritas KY Agus Triono AGUSTINA, RENI Amanda, Nuresa Divani Andri Irawan Aprilianti, S.H., M.H Arjuna, Piki Aziz, M. Faisal Chandra Muliawan Chandra Muliawan Delvi Liana Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum Elfa Murdiana Farani, Rabbiyatussha Faridha, Erlin Firmansyah, Ade Arif Habiburrahman Habiburrahman, Habiburrahman I Gede AB Wiranata K, Ade Oktariatas Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi Lanny Yoseva Ledy Famulia M. Fakih Maharanny, Fegita Manik, Irvan Juli Alfredo Martinouva, Rissa Afni Martinouva, Rissa Afni Mufliha Wijayati Muhtadi Mustika, Dora Nargis, Nilla Nency Della Oktora Nila Nargis Nuraini Nuraini Ria Kurniawati Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ricco Andreas Ricco Andreas, Ricco Rilda Murniati Risti Dwi Ramasari Riyantika, Annisa Selvia Oktaviana, Selvia Sepriyadi Adhan S Sunaryo Sunaryo Sunaryo Tio Rizki Fertika Warda Zakiya Wardani, Yulia Kusuma Yennie Agustin MR Zulkarnain Ridlwan