Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Civil Law Aspects of Crypto Investment Dispute Resolution Through Arbitration and Litigation Handro Kurnia Sitorus; Ahyar Dinda Alamsyah Harahap; Abdul Latif; Aripa Syawalia; Indra Utama Tanjung
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Vol.2 No.3 Desember 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i3.937

Abstract

Digital transformation in the financial sector has given birth to new investment instruments in the form of crypto assets based on blockchain technology. Despite its great potential, crypto investment also gives rise to various civil disputes between investors and service provider platforms. Such disputes are often caused by defaults, unlawful acts, or losses due to digital system failures, which have not been specifically regulated in national law. This research aims to identify the form of civil law relationships in crypto transactions, examine the types of disputes that arise, and evaluate the effectiveness of two dispute resolution mechanisms, namely arbitration and litigation. The method used is a normative juridical approach through literature studies that include laws and regulations, scientific literature, as well as court and arbitration decisions. The results of the study show that arbitration has advantages in terms of efficiency and flexibility, but faces obstacles in enforcing cross-jurisdictional awards. In contrast, litigation provides stronger formal legal guarantees, but tends to be slow and less adaptive to technological aspects. The main obstacles faced are the absence of substantive regulations, limitations in digital proof, and low technical literacy of legal apparatus. Therefore, regulatory reform and institutional capacity strengthening are needed to ensure equal legal protection for crypto investors in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital Naufal Akbar; Handro Kurnia Sitorus; Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE menjadi landasan awal dalam mengatur transaksi elektronik dan melarang akses ilegal terhadap data pribadi, sedangkan UU PDP memperkuat aturan terkait persetujuan pengguna dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggaran. Meski kedua regulasi tersebut telah diberlakukan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan minimnya literasi digital di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi membutuhkan sinergi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan konsumen. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sementara pelaku usaha wajib menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk mengurangi risiko kebocoran data. Di sisi lain, konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi dan meningkatkan kesadaran terkait potensi risiko transaksi digital. Melalui penerapan regulasi yang efektif dan edukasi literasi digital, diharapkan ekosistem transaksi digital di Indonesia dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital.