Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ) INLAW
Ahyar Dinda Alamsyah Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Civil Law Aspects of Crypto Investment Dispute Resolution Through Arbitration and Litigation Handro Kurnia Sitorus; Ahyar Dinda Alamsyah Harahap; Abdul Latif; Aripa Syawalia; Indra Utama Tanjung
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Vol.2 No.3 Desember 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i3.937

Abstract

Digital transformation in the financial sector has given birth to new investment instruments in the form of crypto assets based on blockchain technology. Despite its great potential, crypto investment also gives rise to various civil disputes between investors and service provider platforms. Such disputes are often caused by defaults, unlawful acts, or losses due to digital system failures, which have not been specifically regulated in national law. This research aims to identify the form of civil law relationships in crypto transactions, examine the types of disputes that arise, and evaluate the effectiveness of two dispute resolution mechanisms, namely arbitration and litigation. The method used is a normative juridical approach through literature studies that include laws and regulations, scientific literature, as well as court and arbitration decisions. The results of the study show that arbitration has advantages in terms of efficiency and flexibility, but faces obstacles in enforcing cross-jurisdictional awards. In contrast, litigation provides stronger formal legal guarantees, but tends to be slow and less adaptive to technological aspects. The main obstacles faced are the absence of substantive regulations, limitations in digital proof, and low technical literacy of legal apparatus. Therefore, regulatory reform and institutional capacity strengthening are needed to ensure equal legal protection for crypto investors in Indonesia.
Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Pekerja Perempuan Di Malam Hari Ahyar Dinda Alamsyah Harahap; Krisnanto Aditya Rizky; Khairul Imam
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari menjadi salah satu perhatian utama dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi dan tanggung jawab hukum perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi CEDAW, telah diterapkan dalam melindungi pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggabungkan analisis perundang-undangan, konsep hukum, serta studi lapangan di kawasan industri seperti MM 2100, EJIP, dan Jababeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum mewajibkan perusahaan menyediakan fasilitas transportasi aman, menjaga norma kesusilaan, dan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak pekerja perempuan menghadapi risiko seperti pelecehan seksual, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap fasilitas yang layak. Selain itu, pengawasan dari pihak pemerintah dianggap belum memadai, sehingga pelanggaran sering terjadi tanpa konsekuensi yang jelas. Artikel ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar, serta peningkatan kesadaran perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi pekerja perempuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tidak hanya kesejahteraan pekerja yang meningkat, tetapi juga produktivitas perusahaan yang lebih berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Latif Aripa Syawalia Handro Kurnia Sitorus Indra Utama Tanjung Khairul Imam Krisnanto Aditya Rizky