Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Ronald Syah Rukha
Universitas Kristen Maranatha
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Legalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025: Studi terhadap Wakil Menteri Non-Pegawai Negeri Sipil dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas Ronald Syah Rukha; Christin Septina Basani
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0swezd48

Abstract

Praktik rangkap jabatan wakil menteri dalam pemerintahan Indonesia menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dan profesionalitas penyelenggaraan negara. Kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai jabatan wakil menteri telah membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 serta implikasinya terhadap penerapan asas kepastian hukum dan profesionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah memperluas makna Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sehingga larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan wakil menteri tidak lagi memiliki dasar legalitas dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum dan profesionalitas menjadi keharusan dalam penataan jabatan wakil menteri guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Co-Authors Christin Septina Basani