Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review RIO LAW JURNAL
Cut Fadhlan Akhyar
Universitas Indonesia Maju
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Hoaks Berbasis AI (AI- Generated Misinformation) A. Djoko Sumaryanto; Naufal Noumi Adam. P; Cut Fadhlan Akhyar; Nurhayati Jafar; Bangun Patrianto
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vt8h2m31

Abstract

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah lanskap penyebaran informasi digital, termasuk meningkatnya produksi dan distribusi hoaks berbasis AI seperti deepfake, konten sintetis, dan manipulasi algoritmik. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya masih dibangun atas paradigma pertanggungjawaban konvensional dan bersifat antropo-sentris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif penerapan hukum terhadap AI-generated misinformation, mengkaji problematika pertanggungjawaban hukum dalam praktik penegakan hukum, serta menilai kecukupan instrumen hukum yang ada dalam merespons karakter kejahatan informasi berbasis AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap UU ITE hasil revisi 2024, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, serta praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan terkait hoaks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hoaks dalam UU ITE dapat ditafsirkan secara ekstensif dan sistematis untuk menjangkau konten berbasis AI, terdapat kekosongan dan disharmonisasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, over-kriminalisasi, serta ketidakkonsistenan penerapan hukum. Artikel ini menegaskan urgensi pembaruan kerangka normatif dan pengembangan model pertanggungjawaban hukum yang adaptif, responsif terhadap teknologi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat digital.
Optimalisasi Mekanisme Asset Recovery dalam Tindak Pidana Penipuan: Analisis Efektivitas Peran Jaksa Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Ade Sathya Sanathana Ishwara; Toha Masrur; Cut Fadhlan Akhyar; Muhammad Irwan; Selamat Lumban Gaol
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1864

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian material, juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Salah satu tantangan utama dalam penanganannya adalah optimalisasi mekanisme asset recovery guna mengembalikan kerugian korban secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran jaksa dalam proses asset recovery dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan restoratif, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, kemudian dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk berperan lebih aktif dalam memediasi kepentingan korban dan pelaku, mempercepat pengembalian aset, serta mengurangi potensi overkriminalisasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya, serta resistensi paradigma hukum yang masih berorientasi pada retributif. Kesimpulannya, optimalisasi peran jaksa dalam asset recovery harus diarahkan pada sinergi antara mekanisme hukum positif dan pendekatan restoratif. Saran penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pedoman teknis bagi jaksa, peningkatan kapasitas institusional, serta pengembangan model best practice agar asset recovery dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa, Keadilan Restoratif.
Co-Authors A Djoko Sumaryanto Ade Sathya Sanathana Ishwara Bangun Patrianto Muhammad Irwan Naufal Noumi Adam. P Nurhayati Jafar Selamat Lumban Gaol Toha Masrur