Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Nuril Khasyi'in
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Application of Ra’yu and Istihsan in the Settlement of Marital Property in Modern Times: A Normative Study of the Principle of Proportional Justice Muhammad Ridho Rahman; Nuril Khasyi'in
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 15 No. 1 (2026): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v15i1.7241

Abstract

The issue of the division of marital property has become increasingly complex as economic relations between husbands and wives have changed, with contributions from both parties whether economic or non-economic—not always being equal. Normative provisions that emphasize an equal division often fail to fully reflect this reality, thereby potentially leading to substantive injustice. This study employs a normative legal research method with a comparative approach, analyzing the doctrine of usul al-fiqh, classical and contemporary Islamic legal thought, and relevant legislation, particularly the Compilation of Islamic Law. The results of the study indicate that ra’yu functions as a rational instrument for assessing the actual contributions of the parties during the marriage, while istihsan serves as a corrective mechanism to deviate from general principles when their application has the potential to result in injustice. The synthesis of ra’yu and istihsan provides a methodological framework that allows for the contextualization of law without disregarding the normative foundations of Sharia. The division of marital property should not be carried out mechanically and formalistically, but must be based on the principle of proportional justice that takes into account the actual contributions of each party, both economic and non-economic. The integration of ra’yu and istihsan underscores the adaptive nature of Islamic family law and provides a normative justification for the application of substantive justice in resolving disputes over marital property in Indonesia. These findings can also serve as a conceptual foundation for reforming the Compilation of Islamic Law, particularly in reformulating the provisions on the division of joint property to be more oriented toward the principle of proportional justice and the contributions of the parties.
PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KEPALA NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPOLITIKAN DI INDONESIA Nuril Khasyi'in; Aulia Muthiah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i2.410

Abstract

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al- Ahkam As-Sulthaniyah menyebutkan tentang konsep kepala negara yang secara detail menyebutkan ada tujuh kriteria untuk menjadi kepala negara, yaitu: adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan, berani/tegas dan keturunan Quraisy. Kriteria ini dianggap sangat ideal untuk seorang kepala negara, selanjutnya konsep ini apakah dapat diterapkan di Indonesia secara maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utamanya yaitu peraturan perundang undangan dan referensi yang terkait dengan konsep kepala negara baik dalam kajian hukum positif maupun hukum Islam. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa kepala negara adalah imam yang dipilih oleh ahlul-Ikhtiyar (dewan pemilih). Konsep pemikiran Al-Mawardi tidak semua relevan dengan perpolitikan yang ada di Indonesia, seperti kriteria Imam tidak semuanya dapat diterapkan dalam perpolitikan di Indonesia. Konsep lain mempunyai kesamaan adalah wajibnya pengangkatan kepala negara dan adanya kontrak sosial berupa sumpah jabatan.
PENGEMBANGAN KAJIAN ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Muhammad Iqbal Sanjaya; Nuril Khasyi'in
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realitas mengenai pemahaman demokrasi oleh para tokoh-tokoh politik di Indonesia mengalami perbedaan pendapat pada ada atau tidak ada hubungan Islam dan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah ada tiga pandangan yang dianut oleh para intelektual dan cendekiawan muslim di seluruh dunia mengenai adanya keterkaitan antara ajaran Islam dan demokrasi. Pertama, menurut sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman konservatif berpandangan bahwa Islam dan negara adalah entitas yang terpisah karena menurut pandangan mereka Islam telah mengatur sistem sosial secara lengkap. Di antara mereka yang mengikuti pertemuan ini adalah kaum konservatif yang benar-benar mengikuti kebiasaan ide dan praktik politik Islam tradisional atau abad pertengahan. Kedua, menurut sebagian kelompok modernis berpendapat bahwa Islam pada dasarnya berasal dari sistem lain, khususnya sistem Barat, yang telah menampakkan keunggulannya, dan bahwa Islam hanya mengatur masalah-masalah duniawi (masyarakat) pada tataran fundamental. Ketiga, kelompok sekuler yang ingin memisahkan Islam dari pemerintah.
Co-Authors Aulia Muthiah Muhammad Iqbal Sanjaya Muhammad Ridho Rahman