Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Aulia Muthiah
Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTURKTUR Aulia Muthiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5965

Abstract

Perdebatan tentang dana haji masyarakat indonesia yang akan digunakan untuk investasi infrastruktur cukup rumit. Mayoritas masyarakat indonesia tidak menyetujui kebijakan ini sebab mereka khawatir dana haji yang selama ini mereka kumpulkan akan hilang jika kegiatan investasi ini gagal. Pada konteks pengelolaan dana haji untuk investasi infrastrktur tentunya memerlukan pemahaman yang komprehensif agar kita bisa lebih bijak menyikapi gagasan yang dilontarkan oleh pemerintah. Pada penelitian akan dibahas tentang landasan yuridisnya dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah selaku pihak yang menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan investasi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang haji dan investasi.Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan dana haji untuk investasi inftastruktur tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama investasi ini dilakukan dengan berstandar prinsip syariah yang diamanatkan oleh UU Pengelolaan keuangan haji. Jika investasi menguntungkan maka pembagian hasilnya benar-benar untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan juga menekan biaya haji tersebut. Namun jika investasi merugi BPKH juga harus bertanggungjawab tidak hanya tanggung jawab renteng namun harus ditambah dengan tanggung jawab secara privat.
SIHIR RACUN SANGGA DALAM KHAZANAH BUDAYA BANJAR: DIALEKTIKA ANTARA MISTIK TRADISIONAL, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM PIDANA NASIONAL Masrudi Muchtar; Aulia Muthiah
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): November - April 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sihir Racun Sangga is understood as part of a spiritual heritage that has been part of people's daily lives for centuries. In this context, poison is not merely a criminal practice, but also a symbol of a belief system that encompasses an understanding of metaphysical powers, human relationships, and a local conception of justice. Sihir Racun Sangga is known to have the ability to access supernatural powers to harm or influence others, usually for emotional reasons, personal conflicts, or even power struggles. It is the power of poison magic that the author examines from the perspective of Islamic law and criminal law. The research method used by the author is normative research, with a statute approach and a conceptual approach. This approach was chosen because this study seeks to examine based on a criminal law and Islamic law approach. This research concludes that Islamic law strictly prohibits all forms of sorcery because it contradicts the principle of monotheism and endangers social life. In national criminal law, particularly the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), acts of sorcery or black magic have been criminalized in Article 252, but its regulation still leaves implementation problems, particularly related to evidence, the potential criminalization of local beliefs, and the lack of a cultural-based approach in assessing such cases.
REINTERPRETASI LOGICAL FALLACY DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERTENTANGAN ATAS TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN Rolly Muliazi; Aulia Muthiah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2383

Abstract

Penelitian ini mereinterpretasi secara kritis legitimasi paradoksal terhadap penalaran sesat (logical fallacy) khususnya argumentum ad hominem, argumentum ad verecundiam, dan argumentum ad misericordiam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik, penelitian ini memosisikan kekeliruan berpikir tersebut sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Ketegangan teoretik utama yang dikaji adalah hubungan dan pertentangan antara ketentuan yang sarat nilai etis ini dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen yang mewajibkan pemurnian ilmu hukum dari unsur-unsur non-hukum seperti etika, sosiologi, dan politik. Penelitian ini mengintegrasikan kritik akademik terkini, bahwa teori Kelsen telah disalahpahami secara sistematis di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertentangan tersebut tidak bersifat absolut melainkan metodologis: Kelsen berbicara tentang teori ilmu hukum, sementara KUHAP berbicara tentang praktik peradilan. Dualisme metodologis diusulkan untuk merekonsiliasi kedua perspektif.
Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis Maqasidh Syariah Fahmi Hamdi; Aulia Muthiah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah perekonomian keluarga adalah masalah yang menjadi alasan untuk melaksanakan perceraian, sebab kewajiban nafkah itu menjadi tanggungan suami namun pada beberapa kasus dalam pernikahan kewajiban ini beralih posisi kepada istri. Perceraian dalam Islam adalah perkara yang dibencioleh Allah Swt, akan tetapi jika masalah perekonomian menjadi sumber pertengkaran yang berkelanjutan tentunya ada analisis yang berbeda dalam perspektif teori maqasidh syari’ah Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menjadikan sumber-sumber hukum berupa Al-Quran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dasar untuk menjawab isu hukum yaitu perceraian dengan alasan perenomian keluarga. Objek penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis dengan menggunakan teori maqasidh syariah sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian harus menyebutkan suatu alasan syar’i yang mana salah satunya adalah masalah perekonomian keluarga. Dinyatakan sah sebab Islam mewajibkan suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan berdasarkan kemampuan suami tersebut. Analisis maqasidh syariah tentang perceraian dengan alasan permasalahan perekonomian keluarga menyatakan bahwa unsur kemudharatan dimana pasangan suami istri tidak dapat melakukan pemeliharaan unsur dharuriyat terkait dengan pemeliharaan agama, harta dan jiwa. Maka dengan ketiga unsur ini masalah perekonomian dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk melakukan perceraian.
PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KEPALA NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPOLITIKAN DI INDONESIA Nuril Khasyi'in; Aulia Muthiah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i2.410

Abstract

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al- Ahkam As-Sulthaniyah menyebutkan tentang konsep kepala negara yang secara detail menyebutkan ada tujuh kriteria untuk menjadi kepala negara, yaitu: adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan, berani/tegas dan keturunan Quraisy. Kriteria ini dianggap sangat ideal untuk seorang kepala negara, selanjutnya konsep ini apakah dapat diterapkan di Indonesia secara maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utamanya yaitu peraturan perundang undangan dan referensi yang terkait dengan konsep kepala negara baik dalam kajian hukum positif maupun hukum Islam. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa kepala negara adalah imam yang dipilih oleh ahlul-Ikhtiyar (dewan pemilih). Konsep pemikiran Al-Mawardi tidak semua relevan dengan perpolitikan yang ada di Indonesia, seperti kriteria Imam tidak semuanya dapat diterapkan dalam perpolitikan di Indonesia. Konsep lain mempunyai kesamaan adalah wajibnya pengangkatan kepala negara dan adanya kontrak sosial berupa sumpah jabatan.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN Aulia Muthiah; Masrudi Muchtar
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1136

Abstract

Bank syariah menawarkan produk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan produk perbankan, Kualitas pembiayaan merupakan salah satu variabel kritikal yang mempengaruhi kinerja Bank khususnya Bank Syariah. Permasalahan muncul ketika benda agunan harus dieksekusi karena nasabah terlambat atau tidak melakukan pembayaran pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primernya. Hasil penelitian menyatakan bahwa jaminan yang digunakan oleh pihak perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, prinsip sukarela dan prinsip tolong menolong. Penyelesaian eksekusi jaminan harus didasarkan pada penyerahan sukarela oleh nasabah kepada Bank tanpa ada unsur paksaan dan Dalam tradisi islam sebelum melakukan eksekusi jaminan syariah terdapat beberapa jalur penyelesaian sengketa apabila orang yang berhutang tidak melunasi hutang nya, maka dapat diselesaiakan dengan jalur penyelesaian diluar peradilan yaitu dengan cara musyawarah.
Co-Authors Fahmi Hamdi Masrudi Muchtar Nuril Khasyi'in Rolly Muliazi